Byklik.com | Aceh Timur – Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, menerima kunjungan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI di ruang kerjanya untuk membahas rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di wilayah tersebut.
Pertemuan ini menjadi langkah awal memperkuat pengawasan obat dan makanan di Aceh Timur yang selama ini dinilai belum menjangkau seluruh wilayah secara optimal.
Sekretaris Utama BPOM RI, Irjen Pol Jayadi, Selasa, 21 April 2026 menjelaskan saat ini jumlah UPT BPOM di Aceh masih terbatas, yakni hanya terdapat di Banda Aceh, Aceh Tengah, dan Subulussalam, sementara total kabupaten/kota mencapai 23 daerah.
“Kondisi ini membuat pelayanan belum dapat menjangkau seluruh daerah secara maksimal. Karena itu, kami membangun komunikasi dengan para bupati untuk pembentukan UPT baru,” ujar Jayadi.
Ia menyebutkan, rencana UPT BPOM di Aceh Timur nantinya akan mencakup wilayah kerja Aceh Timur, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang. Keberadaan UPT tersebut membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat beroperasi secara optimal.
Selain memperkuat pengawasan, UPT BPOM juga diharapkan mempermudah pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi produk sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kualitas produk lokal.
“Keberadaan UPT ini akan membantu UMKM dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produknya,” katanya.
BPOM juga akan berperan dalam mendukung program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), melalui pengawasan proses pengolahan hingga distribusi makanan agar tetap memenuhi standar keamanan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky menyambut positif rencana pembentukan UPT BPOM sebagai langkah strategis memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Kami menyambut baik. Ini menjadi langkah kolaboratif untuk mendukung pembangunan nasional yang berdampak langsung bagi daerah,” ujar Al-Farlaky.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan segera melakukan kajian teknis, termasuk penentuan lokasi gedung yang representatif untuk operasional UPT.
“Secara prinsip, sekitar 80 persen sudah kita setujui. Tinggal peninjauan teknis terkait lokasi,” jelasnya.
Bupati juga berharap kehadiran UPT BPOM dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal, baik pada tahap pembangunan maupun operasional ke depan.
“Kami tentu sangat mendukung program ini, apalagi jika dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
