Byklik.com | Lhoksukon – Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M., memberikan tenggat waktu 100 hari kepada 10 pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) yang baru dilantik untuk membuktikan kinerja dan menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Pejabat yang gagal memenuhi target dan ekspektasi organisasi terancam dievaluasi, termasuk kemungkinan dicopot dari jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penegasan tersebut disampaikan Ismail A. Jalil saat melantik dan mengambil sumpah jabatan 10 pejabat hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, Jumat, 30 Oktober 2026, sekitar pukul 15.30 WIB.
Bupati yang akrab disapa Ayah Wa itu menegaskan, jabatan bukan hadiah ataupun tempat mencari kenyamanan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui integritas, profesionalisme, dan hasil kerja terukur.
Ia meminta para pejabat yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi internal, memetakan persoalan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), menyusun prioritas kerja, serta menetapkan target yang dapat dievaluasi secara objektif.
“Saya tidak membutuhkan pejabat yang hanya pandai berjanji. Saya membutuhkan pemimpin yang mampu mengambil keputusan, menyelesaikan persoalan, menggerakkan bawahannya, dan mencapai target yang telah ditetapkan,” tegas Ayah Wa, mantan anggota DPR Aceh tersebut.
Ia memperingatkan, apabila dalam 100 hari pertama pejabat tidak mampu memenuhi target, tidak menunjukkan perbaikan signifikan, atau gagal menghasilkan kinerja sesuai kebutuhan organisasi, kelayakannya untuk menduduki jabatan tersebut akan dievaluasi.
“Jika hasil evaluasi menunjukkan pejabat bersangkutan tidak memenuhi ekspektasi kinerja, pemberhentian dari jabatan dapat dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Menurut Bupati, pengisian jabatan strategis tersebut merupakan bagian dari penataan birokrasi untuk mengisi kekosongan jabatan, memperkuat organisasi, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan efektif.
Proses mutasi dan promosi itu telah memperoleh rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia dan dilaksanakan melalui tahapan sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di tengah tuntutan percepatan pemulihan pascabanjir, Ismail meminta seluruh OPD memperkuat koordinasi dan meninggalkan pola kerja lamban serta ego sektoral.
Menurutnya, pemulihan pascabencana membutuhkan kerja terpadu lintas perangkat daerah agar program rehabilitasi, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dapat berjalan efektif.
Selain pemulihan bencana, Bupati juga menyoroti realisasi fisik dan keuangan APBK Perubahan 2026 yang harus dipercepat menjelang penutupan tahun anggaran.
Setiap OPD diminta segera mengidentifikasi kegiatan yang belum terlaksana, sedang berjalan, maupun berpotensi mengalami keterlambatan. Kegiatan yang bersumber dari APBK Perubahan harus menjadi perhatian khusus agar pelaksanaannya tidak melewati batas waktu yang ditentukan.
Namun, ia mengingatkan bahwa percepatan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga harus memperhatikan ketepatan sasaran, kualitas pekerjaan, akuntabilitas, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Saya tidak menginginkan birokrasi yang hanya sibuk dengan rapat dan laporan administratif, tetapi lamban dalam menghasilkan solusi. Setiap perangkat daerah harus bergerak, berkoordinasi, dan memastikan program berjalan tepat waktu, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata,” katanya.
Dalam arahannya, Bupati juga mengingatkan para pejabat agar menjadikan nilai dasar ASN BerAKHLAK sebagai pedoman dalam menjalankan tugas, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Ia meminta seluruh pejabat menjaga integritas, menghindari penyalahgunaan wewenang, menegakkan disiplin, serta tidak mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat.
Menurutnya, semakin tinggi jabatan yang diemban, semakin besar pula tanggung jawab dan tuntutan keteladanan. Masyarakat tidak menilai pemerintah dari banyaknya janji, melainkan dari hasil kerja dan perubahan yang benar-benar mereka rasakan.
“Amanah ini harus dibuktikan melalui prestasi, integritas, dan hasil kerja nyata. Jangan sia-siakan kepercayaan yang telah diberikan,” pesannya.
Adapun 10 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik dalam kesempatan tersebut adalah:
- Fauzi Saputra, sebagai Asisten Administrasi Umum.
- Fatwa Maulana, sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
- Mirza Gunawan, sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- Siti Aisah Br Ginting, sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.
- Abdurrahman, sebagai Direktur RSU Cut Meutia.
- Samsul Bahri, sebagai Kepala Dinas Kesehatan.
- M. Yunus, sebagai Kepala Dinas Pendidikan Dayah.
- Mansur, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- Samsul Rizal, sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- Muhammad Saleh, sebagai Kepala Dinas Pertanahan.
Pelantikan tersebut menjadi awal tanggung jawab baru bagi 10 pejabat yang dipercaya memimpin perangkat daerah. Dalam 100 hari ke depan, kinerja mereka akan menjadi perhatian melalui target pelayanan, percepatan pemulihan pascabanjir, realisasi anggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
