ByKlik.com | Bekasi — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan penanganan banjir di Kabupaten Bekasi harus dilakukan secara terpadu dan lintas kewenangan, tidak bisa dilakukan secara parsial maupun instan.
Penegasan tersebut disampaikan Dody saat meninjau langsung lokasi banjir di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi. Saat kunjungan berlangsung, ketinggian air di sejumlah permukiman warga masih berkisar antara 40 sentimeter hingga 1,5 meter.
“Penanganan banjir di Bekasi ini tidak dapat dilakukan secara parsial maupun instan. Beberapa pekerjaan membutuhkan penyelesaian persoalan lahan serta sinergi kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Bekasi,” ujar Dody, Sabtu, 24 Januari 2026.
Menurut Dody, Kementerian PU akan membahas lebih lanjut langkah penanganan banjir bersama pemerintah daerah guna mematangkan rencana jangka menengah dan panjang.
“Jika hingga Mei–Juni terdapat perkembangan signifikan, kami akan mematangkan langkah lanjutan untuk kemudian dilaporkan kepada Bapak Presiden,” katanya.
Terkait Sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL), Dody menekankan pentingnya pendekatan hulu hingga hilir melalui pengelolaan aliran sungai secara menyeluruh. Upaya tersebut meliputi pengamanan bantaran sungai, pengendalian sedimentasi, serta integrasi sistem drainase kawasan.
“Kementerian PU tidak bisa bekerja sendiri. Penanganan banjir Bekasi memerlukan koordinasi erat dengan pemerintah daerah, baik Kabupaten Bekasi maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi Muchlis mengatakan hujan deras yang mengguyur wilayah Bekasi sejak Rabu malam, 21 Januari 2026, menyebabkan wilayah terdampak banjir kembali meluas meski sebelumnya air sempat surut.
“Mengacu hasil asesmen tim di lapangan, kami segera menambah titik pengungsian dan dapur umum untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak banjir terpenuhi,” ujar Muchlis.
Ia menyebut titik pengungsian saat ini tersebar di tujuh kecamatan terdampak paling parah, yakni Babelan, Cikarang Utara, Karangbahagia, Sukakarya, Sukawangi, Tambun Selatan, dan Tambun Utara.
Menurut Muchlis, lokasi pengungsian memanfaatkan fasilitas publik, rumah ibadah, pondok pesantren, serta rumah tokoh masyarakat sebagai tempat penampungan sementara bagi warga terdampak.
Untuk mempercepat penanganan genangan, Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung–Cisadane (BBWS CC) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah menurunkan pompa mobile sejak Kamis, 22 Januari 2026.
Pompa tersebut ditempatkan di sejumlah titik strategis di wilayah Jabodetabek, antara lain Mustika Wanasari Cibitung, Pondok Timur Mas Bekasi, Perum Jatibening Permai, Jalan DI Panjaitan Cawang, Cililitan, Hutan Kemayoran, Perumahan IKIP, Maharta, Pinang Griya, Pintu Air Mookervart, Jalan Daan Mogot KM 13, dan Kembangan Utara.
