ByKlik.com | Phnom Penh — Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh mencatat lonjakan tajam jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang meminta fasilitasi kepulangan ke tanah air menyusul razia besar-besaran Pemerintah Kamboja terhadap pusat-pusat penipuan daring (online scam).
Dalam periode 16–23 Januari 2026, KBRI Phnom Penh telah menangani 2.117 WNI, meningkat signifikan dari 1.726 WNI pada periode 16–21 Januari 2026. Penambahan terjadi secara drastis pada 22 Januari 2026 sebanyak 224 WNI, disusul 164 WNI lainnya hingga 23 Januari 2026 pukul 17.00. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah.
Lonjakan WNI ini merupakan dampak langsung dari operasi penegakan hukum otoritas Kamboja terhadap sindikat penipuan daring, yang memaksa banyak warga negara asing keluar dari lokasi-lokasi operasi ilegal tersebut. Kondisi serupa juga terlihat di sejumlah kedutaan besar negara lain di Phnom Penh yang dipadati ratusan warganya.
Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja, Santo Darmosumarto, menegaskan KBRI terus mengupayakan percepatan pemulangan WNI ke Indonesia.
“KBRI tengah berkoordinasi intensif dengan otoritas Kamboja agar WNI mendapatkan percepatan penerbitan exit permit serta keringanan sanksi keimigrasian,” ujar Santo, Jumat, 23 Januari 2026.
KBRI saat ini melakukan pendataan, asesmen kasus, serta penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki dokumen perjalanan. Kementerian Luar Negeri telah mengirimkan tambahan sumber daya manusia (SDM), yang akan diperkuat dalam waktu dekat dengan dukungan SDM dan peralatan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi.
Bagi WNI yang masih memiliki paspor dan visa berlaku, KBRI mendorong agar segera membeli tiket secara mandiri. Puluhan WNI telah membeli tiket dan dijadwalkan kembali ke Indonesia dalam waktu dekat. Sebagian lainnya bahkan telah kembali ke tanah air tanpa melaporkan kepulangan mereka kepada KBRI.
KBRI Phnom Penh mengimbau seluruh WNI untuk tetap bersabar dan tertib mengikuti prosedur yang berlaku.
“KBRI akan melakukan yang terbaik bagi setiap WNI yang memohon fasilitasi,” tegas Dubes Santo.
Besarnya jumlah WNI yang ditangani meningkatkan kompleksitas kerja KBRI. Sepanjang 2025, KBRI Phnom Penh menangani 5.088 kasus WNI, atau rata-rata 15–30 kasus per hari. Angka tersebut melonjak tajam dalam sepekan terakhir, dengan rekor 520 aduan baru dalam satu hari.
KBRI juga mengingatkan WNI agar waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan KBRI. Seluruh layanan KBRI tidak dipungut biaya, kecuali biaya resmi penerbitan SPLP sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, WNI diimbau untuk menjaga komunikasi dan menginfokan kondisi mereka kepada keluarga di Indonesia, guna mendukung kelancaran proses kepulangan.
