ByKlik.com | Tangerang — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi melepas 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra. Fokus utama penugasan ini adalah mengaktifkan kembali fungsi pemerintahan desa yang lumpuh akibat kerusakan infrastruktur.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memimpin langsung pelepasan pemberangkatan tahap pertama di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Sabtu (3/1/2026).
Dalam arahannya, Mendagri menekankan bahwa kehadiran para praja sangat krusial untuk memastikan pelayanan publik kembali berjalan. Pengerahan personel dilakukan secara bertahap guna memastikan koordinasi di lapangan berjalan efektif.
“Untuk hari ini 413 personel, besok 414 personel masuk tahap kedua, kemudian tahap ketiga 179 personel. Dan yang sudah ada di lokasi namanya tim advance, sudah 132 personel jadi totalnya 1.138 personel,” ujar Mendagri Tito.
Data Kemendagri menunjukkan dampak bencana yang sangat masif terhadap struktur pemerintahan tingkat bawah. Dilaporkan sebanyak 22 desa dinyatakan hilang, dengan rincian 13 desa di Aceh, 8 di Sumatera Utara, dan satu di Sumatera Barat.
Selain itu, sebanyak 1.580 kantor desa di tiga provinsi tersebut mengalami kerusakan berat yang mengakibatkan terhentinya layanan administrasi. Aceh menjadi wilayah terdampak paling parah dengan kerusakan 1.455 kantor desa, disusul Sumatera Utara (93 kantor), dan Sumatera Barat (32 kantor).
Meskipun kondisi di 11 kabupaten di Aceh mulai membaik, pemerintah masih memberikan perhatian khusus pada beberapa titik kritis, di antaranya Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, dan Gayo Lues.
Selama masa penugasan satu bulan, para praja beserta pengasuh akan mengemban dua misi utama. Selain membantu kegiatan fisik berupa pembersihan sisa material pascabencana, mereka diinstruksikan untuk menghidupkan kembali layanan dasar masyarakat, seperti administrasi kependudukan (Dukcapil) dan layanan publik lainnya yang sempat terhenti. []
