Byklik.com | Aceh Timur – Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terus mempercepat upaya pemulihan pascabencana banjir melalui rapat validasi data pembangunan hunian sementara (Huntara). Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, menegaskan pentingnya akurasi data agar proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan Huntara berjalan tepat sasaran, terutama menjelang bulan suci Ramadhan.
Hal itu disampaikan dalam rapat finalisasi data rumah terdampak sekaligus mendorong percepatan tahapan perencanaan agar pembangunan Huntara dapat segera memasuki tahap peletakan batu pertama (ground breaking), Sabtu, 3 Januari 2026.
Bupati Al-Farlaky menyampaikan, berdasarkan data sementara, tercatat sebanyak 4.558 unit rumah mengalami rusak berat atau hilang, 4.705 unit rusak sedang, dan 9.043 unit rusak ringan akibat banjir. Menurutnya, validasi data menjadi tahapan krusial untuk mencegah persoalan di kemudian hari.
“Data harus benar-benar jelas, akurat, dan tidak berubah-ubah. Selain itu, status tanah untuk Huntara juga harus diperjelas oleh para camat agar tidak menimbulkan masalah di lapangan,” tegas Al-Farlaky dalam rapat tersebut.
Dalam pembahasan, pemerintah merumuskan skema pembangunan Huntara baik secara komunal maupun individual. Pembangunan Huntara komunal direncanakan berlokasi di sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Serbajadi (Lokop), Simpang Ulim, dan Julok.
Sementara itu, pembangunan Huntara individual di atas lapak masing-masing warga direncanakan di Kecamatan Pante Bidari, Grong-grong, Seneubok Tuha, Simpang Ulim, Peunaron, Idi Tunong, Peureulak Barat, Banda Alam, Idi Rayeuk, Madat, Peudawa, dan Peureulak.
Selain Huntara, pemerintah juga menyiapkan skema Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang memilih tidak menempati hunian sementara. Bantuan tersebut sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan.
Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan PT Adhi Karya dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). PT Adhi Karya direncanakan menangani pembangunan Huntara komunal dalam satu kawasan, sementara BNPB akan menangani pembangunan Huntara individual di atas tanah milik keluarga terdampak.
“Kami hari ini merumuskan proses perencanaan pembangunan Huntara bagi korban banjir di Aceh Timur. Kita harus segera bergerak, apalagi menghadapi Ramadhan. Meski terdapat kendala lahan seperti di Lokop, pemerintah akan menyelesaikannya dengan baik,” ujar Al-Farlaky.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berkomitmen mempercepat pemulihan pascabencana dengan memastikan validitas data serta koordinasi lintas pihak berjalan optimal demi kepentingan masyarakat terdampak.***
