Byklik.com | Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh meminta Pemerintah Pusat menaikkan nilai bantuan pembangunan rumah layak huni bagi warga terdampak banjir dengan kategori rusak berat menjadi Rp98 juta per unit.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana banjir bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M. di Kantor Gubernur Aceh, Kamis, 25 Desember 2025.
Wakil Gubernur Aceh menegaskan bahwa besaran bantuan yang saat ini berlaku belum mencukupi untuk membangun rumah layak huni sesuai standar di Aceh. Menurutnya, angka Rp98 juta mengacu pada standar bangunan layak huni yang selama ini diterapkan Pemerintah Aceh.
“Kami memohon agar bantuan rumah layak huni bagi warga yang rumahnya rusak berat dapat ditingkatkan menjadi Rp98 juta per unit. Nilai ini sesuai dengan standar bangunan layak huni yang diterapkan Pemerintah Aceh,” ujarnya.
Selain sektor perumahan, Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya percepatan penanganan dampak banjir pada sektor produktif masyarakat. Ia menyoroti perlunya segera dilakukan pemulihan lahan sawah, tambak, dan perkebunan sebagai sumber mata pencaharian warga, serta pembersihan kawasan permukiman yang terdampak lumpur agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan, terutama menjelang bulan suci Ramadhan.
Menko PMK Pratikno dalam rapat tersebut menegaskan bahwa penanganan bencana di Aceh tidak boleh berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar semata. Pemerintah pusat, kata dia, juga harus memastikan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak dapat berjalan optimal.
“Selain kebutuhan dasar, kita juga perlu memikirkan bagaimana ekonomi masyarakat bisa tumbuh kembali. Jika kondisi di lapangan belum memungkinkan, status kedaruratan bisa diperpanjang,” kata Pratikno.
Ia juga menyinggung kebutuhan masyarakat Aceh menjelang bulan Ramadhan serta perlunya perhatian khusus bagi calon jemaah haji dari wilayah terdampak banjir.
“Soal kebutuhan masyarakat menjelang puasa juga kita perhatikan. Untuk calon jemaah haji dari wilayah terdampak banjir, akan kita koordinasikan dengan lembaga pengelola haji agar tidak diberlakukan standar yang sama,” ujarnya.
Pratikno menekankan bahwa pendataan yang akurat menjadi kunci utama dalam penanganan bencana. Ia memastikan akan mengawal kebijakan lintas kementerian dan lembaga di tingkat pusat agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto melaporkan bahwa dampak banjir di Aceh masih sangat luas. Dari 18 kabupaten/kota yang terdampak, tujuh daerah telah memasuki masa transisi dari tanggap darurat ke pemulihan, yakni Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Subulussalam, Langsa, Aceh Barat, Aceh Besar, dan Aceh Singkil. Adapun 11 kabupaten/kota lainnya masih berstatus tanggap darurat.
Terkait penanganan rumah rusak berat, Suharyanto menjelaskan terdapat dua skema bantuan. Warga yang sementara tinggal bersama kerabat atau tetangga akan diberikan bantuan biaya hidup sebesar Rp600 per kepala keluarga yang akan diberikan mulai Desember, Januari Februari, dan akan ditranfer langsung ke rekening penwrima secara bertahap melalui Bank Daerah (Bank Aceh). Sementara warga yang tidak lagi memiliki tempat tinggal akan difasilitasi hunian sementara.
Hunian sementara tersebut tidak harus dibangun secara terpusat, melainkan dapat disesuaikan dengan ketersediaan lahan kosong, selama memenuhi spesifikasi BNPB serta kebutuhan dasar penghuninya.
Dalam rapat itu, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir turut memaparkan dampak banjir dan langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan Pemerintah Aceh. Ia menyampaikan bahwa Aceh sebelumnya diarahkan oleh Menko Infrastruktur untuk mengusulkan Dana Siap Pakai (DSP) guna percepatan pembersihan wilayah terdampak serta pemulangan warga dari pengungsian ke rumah masing-masing.
“Kami juga mengusulkan bantuan uang tunai bagi warga dengan rumah rusak ringan dan sedang, jumlahnya sekitar 80 ribu unit. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pengungsi, sementara untuk rumah rusak berat difasilitasi hunian sementara,” pungkasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dari BNPB dan Kementerian Dalam Negeri, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, serta pejabat terkait lainnya.***
