Byklik.com | Jakarta – Pemerintah memastikan penanganan bencana di sejumlah daerah terdampak berjalan cepat dan terkoordinasi melalui dukungan anggaran darurat, bantuan lintas daerah, percepatan layanan administrasi kependudukan, serta pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, 19 Desember 2025.
Tito menjelaskan, pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebagai tambahan dari Presiden untuk mendukung penanganan bencana di daerah.
“Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten/kota dan provinsi, dari Bapak Presiden sebagai tambahan, sebesar Rp268 miliar, kami cek sudah diterima seluruhnya oleh tiga provinsi,” ujar Tito.
Selain dukungan dari pemerintah pusat, sejumlah pemerintah daerah turut memberikan bantuan anggaran dan logistik sebagai bentuk solidaritas lintas wilayah. Dukungan tersebut dinilai memperkuat percepatan penanganan bencana di daerah terdampak.
“Totalnya Rp43 miliar, ditambah bantuan dari asosiasi pemerintah kabupaten yang dipimpin Bupati Lahat, Bapak Bursah Zarnubi, yang turun langsung ke lapangan sekitar Rp5 miliar. Jadi totalnya kurang lebih Rp48 miliar,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan layanan administrasi kependudukan bagi warga terdampak bencana. Kementerian Dalam Negeri telah menurunkan tim khusus untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh hak-hak administrasi secara cepat dan gratis.
“Kemendagri membentuk sembilan tim Dukcapil ke tiga provinsi sejak 10 Desember lalu untuk mempercepat pengurusan dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, KTP, dan dokumen lain yang hilang, tanpa dipungut biaya,” jelas Tito.
Untuk pemulihan jangka menengah, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) melalui kerja sama lintas kementerian serta dukungan dari pihak non-APBN, termasuk yayasan sosial. Pembangunan huntap tersebut akan segera dimulai melalui kegiatan peletakan batu pertama di sejumlah wilayah.
“Ini merupakan dukungan dari beberapa yayasan untuk pembangunan hunian tetap,” kata Tito.
Ia merinci, total hunian tetap yang akan dibangun mencapai 2.600 unit tanpa menggunakan APBN, dengan rincian 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumatera Utara, dan 600 unit di Sumatera Barat.
“Besok akan dilakukan groundbreaking di Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Kami akan turun langsung ke sana,” ujarnya.
Terkait keberlangsungan pelayanan pemerintahan di tingkat desa, Tito menyebutkan pemerintah tengah melakukan pendataan terhadap kantor desa yang mengalami kerusakan akibat bencana. Pemerintah pusat akan mengambil langkah lanjutan apabila pemerintah daerah mengalami keterbatasan dalam penanganannya.
“Khusus kantor desa yang rusak ringan akan kami lihat kemampuan daerah. Jika tidak mampu, pemerintah pusat akan mengambil alih. Untuk yang rusak berat, nanti akan kami koordinasikan dengan Menteri PUPR,” pungkas Tito.***
