Byklik.com | Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Regulasi tersebut memberikan landasan hukum bagi negara untuk merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk dalam kondisi tertentu tanpa harus didahului putusan pidana terhadap pelaku.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, pada Kamis, 19 November 2026, menyatakan kehadiran undang-undang tersebut membawa perubahan dalam pendekatan penegakan hukum di Indonesia. Penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga diarahkan pada pengembalian aset hasil kejahatan dan pemulihan kerugian negara maupun masyarakat.
Salah satu ketentuan penting dalam regulasi tersebut adalah mekanisme non-conviction based forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus didahului putusan pidana terhadap pelaku. Mekanisme ini dapat diterapkan dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3.
Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana
Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7, negara dapat mengajukan permohonan perampasan aset tanpa putusan pidana apabila pelaku tindak pidana meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat ditemukan.
Aset yang dapat dikenai mekanisme tersebut harus memiliki nilai paling sedikit Rp1 miliar pada saat diperoleh. Meski demikian, perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku apabila proses hukum terhadap yang bersangkutan masih dapat dilanjutkan.
Menjangkau Berbagai Jenis Kejahatan
Cakupan undang-undang ini tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi. Pasal 4 juga mengatur sejumlah tindak pidana lain, antara lain narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi.
Dalam penjelasan ketentuannya, cakupan kejahatan tersebut juga meliputi perjudian daring, penipuan investasi, penipuan perjalanan ibadah haji dan umrah, hingga kejahatan yang berkaitan dengan aset kripto.
Jenis Aset yang Dapat Dirampas Negara
Pasal 5 mengatur sejumlah kategori aset yang dapat dirampas negara. Kategori tersebut mencakup hasil tindak pidana yang telah dialihkan atau diubah menjadi bentuk kekayaan lain, barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, serta aset yang tidak diketahui pemiliknya.
Negara juga dapat merampas aset lain yang sah milik pelaku sebagai pengganti apabila aset hasil tindak pidana tidak ditemukan atau tidak dapat dieksekusi.
Namun, regulasi ini turut mengatur perlindungan terhadap aset yang telah digunakan sebagai fasilitas sosial, tempat ibadah, maupun fasilitas umum. Fungsi aset tersebut tetap dipertahankan untuk kepentingan masyarakat.
Permohonan Perampasan Aset Melalui Pengadilan
Permohonan perampasan aset tanpa putusan pidana diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) kepada pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 36.
Khusus terhadap pelaku yang melarikan diri, permohonan dapat diajukan paling cepat 60 hari setelah yang bersangkutan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Dalam persidangan, JPN tetap berkewajiban membuktikan keterkaitan antara aset yang dimohonkan untuk dirampas dan tindak pidana yang menjadi dasar permohonan.
Transaksi Dapat Dihentikan, Aset Diblokir dan Disita
Untuk mencegah pemindahan atau penyembunyian harta yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, undang-undang ini mengatur mekanisme penghentian transaksi, pemblokiran, dan penyitaan aset.
Penghentian transaksi dapat dilakukan paling lama lima hari dan diperpanjang maksimal 15 hari.
Sementara itu, pemblokiran memerlukan izin ketua pengadilan negeri. Proses pemberian izin dibatasi paling lama dua hari. Pemblokiran berlaku paling lama tujuh hari dan dapat diperpanjang satu kali selama tujuh hari.
Adapun penyitaan dilakukan paling lama 15 hari sejak izin diterbitkan dan dapat diperpanjang satu kali dengan jangka waktu maksimal tujuh hari.
Aset di Luar Negeri Juga Dapat Dikejar
Upaya pemulihan aset tidak hanya mencakup kekayaan yang berada di dalam negeri. Pasal 22 memberikan kewenangan kepada negara untuk meminta pemblokiran maupun penyitaan aset yang berada di luar negeri.
Apabila permintaan tersebut ditolak, penyidik dapat mengamankan aset lain di Indonesia yang dimiliki atau dikuasai pihak terkait dengan nilai yang setara.
Ketentuan ini membuka ruang bagi negara untuk melakukan upaya pemulihan aset yang diduga disembunyikan di luar wilayah Indonesia melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Hak Pihak Ketiga Tetap Dilindungi
Di tengah kewenangan negara untuk merampas aset, undang-undang ini juga mengatur perlindungan terhadap pihak ketiga yang memperoleh atau menguasai aset secara sah dan beritikad baik.
Berdasarkan Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 37, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan serta meminta ganti kerugian apabila haknya dirugikan dalam proses perampasan aset.
Namun, hak mengajukan keberatan tersebut tidak berlaku bagi buronan, terdakwa yang diperiksa tanpa kehadiran, maupun advokatnya.
Pemeriksaan Perkara Dibatasi 60 Hari
Undang-undang ini menetapkan batas waktu pemeriksaan perkara perampasan aset di pengadilan paling lama 60 hari.
Terhadap putusan pengadilan, upaya hukum yang tersedia hanya melalui kasasi. Putusan kasasi bersifat final dan mengikat, dengan pemeriksaan yang juga dibatasi paling lama 60 hari.
Ketentuan mengenai batas waktu pemeriksaan dan upaya hukum tersebut diatur dalam Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 50.
Pengelolaan Aset dan Pengawasan Diperketat
Regulasi tersebut turut mengatur pengelolaan aset yang telah dirampas negara melalui badan yang dibentuk Presiden.
Pengawasan dilakukan oleh badan independen yang beranggotakan lima orang dan dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR.
Selain itu, penyidik maupun Jaksa Pengacara Negara yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif, etik, hingga pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Undang-undang ini juga memungkinkan penjualan aset yang mudah rusak atau mengalami penurunan nilai sebelum putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan penetapan hakim.
UU Perampasan Aset Tidak Berlaku Surut
Pasal 72 dan Pasal 74 menegaskan bahwa ketentuan perampasan aset dalam undang-undang ini tidak berlaku surut. Artinya, mekanisme tersebut hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang mulai berlaku.
Regulasi ini mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan serta setelah badan pengelola dan badan pengawas terbentuk.
Pembahasan Libatkan Publik dan Ratusan Masukan
Dalam proses penyusunannya, Komisi III DPR RI mencatat sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) sebagai bahan penyempurnaan substansi RUU.
Pembahasan juga melibatkan partisipasi publik melalui sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat, kunjungan kerja ke 15 provinsi, serta sosialisasi yang dilakukan oleh 46 anggota Komisi III di daerah pemilihan masing-masing.
Proses pembahasan berlangsung melalui rapat kerja, rapat panitia kerja, hingga rapat teknis penyempurnaan naskah. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses masyarakat maupun media melalui siaran langsung serta dokumen yang dipublikasikan di laman resmi DPR RI.
Pembahasan RUU dimulai pada Agustus 2025 dan dilanjutkan dengan penyusunan draf pada September 2025. Selanjutnya, RUU ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026 dan memasuki pembahasan panitia kerja pada 5 November 2026.
Dengan disetujuinya undang-undang tersebut, negara memiliki landasan hukum untuk memperkuat upaya pelacakan dan pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Meski demikian, penerapan kewenangan perampasan aset harus tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Perlindungan terhadap hak pihak ketiga serta kewajiban pembuktian di pengadilan menjadi bagian penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaannya.***











