Byklik.com | Banda Aceh – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mendesak pemerintah pusat menetapkan bencana ekologis yang melanda Aceh dan Sumatra sebagai bencana nasional. Desakan tersebut disampaikan melalui aksi pengibaran bendera putih di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis, 19 November 2026.
Koalisi menilai penanganan dan pemulihan pascabencana yang telah berlangsung selama setahun belum mampu menyelesaikan berbagai persoalan mendasar masyarakat terdampak. Sejumlah korban masih menunggu kepastian relokasi dari kawasan rawan bencana, pembangunan hunian tetap (huntap), normalisasi sungai, serta pemulihan lahan pertanian dan perkebunan.
Koordinator Lapangan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana, Muhammad Resqi, mengatakan belum tuntasnya persoalan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan belum memberikan kepastian bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal maupun sumber penghidupan akibat bencana.
“Setahun kemudian pertanyaan paling sederhana dari para korban masih belum dijawab oleh negara, kapan sungai kembali normal. Di mana hunian tetap akan dibangun. Ke mana warga zona merah akan dipindahkan,” kata Resqi.
Ia mengatakan kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan setelah sejumlah bencana kembali terjadi di berbagai wilayah Aceh sepanjang November 2026.
Berdasarkan catatan koalisi, sedikitnya 13 kejadian bencana terjadi selama November. Di antaranya rumah hanyut di Gayo Lues, jebolnya kembali tanggul darurat Krueng Meureudu yang menyebabkan 17 desa di Pidie Jaya terendam, ambruknya jembatan darurat di Aceh Tengah, hingga ratusan warga Aceh Tamiang yang kembali mengungsi.
Dari berbagai kejadian tersebut, sebanyak 37.566 jiwa dilaporkan terdampak. Resqi menilai kondisi ini memperlihatkan bahwa upaya pemulihan yang berjalan belum sepenuhnya mampu melindungi masyarakat dari ancaman bencana berulang.
Selain penanganan korban, koalisi menyoroti kerusakan lingkungan yang dinilai turut meningkatkan risiko bencana di Aceh.
Resqi menyebutkan, sebelum bencana terjadi, sebanyak 20 daerah aliran sungai (DAS) di Aceh telah berada dalam kondisi kritis. Sementara itu, berdasarkan data yang disampaikan koalisi, luas kawasan hutan Aceh yang hilang sepanjang 2025 mencapai 39.687 hektare atau meningkat sekitar 274 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Ini bukan semata kehendak alam. Ini buah kebijakan yang mengobral izin eksploitatif tanpa menghitung daya dukung lingkungan,” ujarnya.
Koalisi juga mengkritik penanganan bencana yang dinilai lebih berorientasi pada pembangunan infrastruktur di wilayah hilir, seperti bronjong, tanpa menyelesaikan persoalan kerusakan lingkungan di kawasan hulu.
Menurut Resqi, pemulihan pascabencana harus dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah tidak cukup hanya membangun infrastruktur pengendali banjir, tetapi juga harus memulihkan kawasan hutan, memperbaiki kondisi DAS, serta mengevaluasi tata kelola lingkungan.
Di sisi lain, koalisi mempertanyakan transparansi anggaran penanganan bencana yang disebut mencapai Rp100 triliun. Mereka menilai pemerintah belum memberikan penjelasan terbuka mengenai rincian penggunaan dan realisasi anggaran tersebut.
“Kami menduga uang itu hanyalah program tahunan yang tanpa bencana pun tetap dikucurkan,” katanya.
Atas berbagai persoalan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.
Pertama, menetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatra sebagai bencana nasional. Kedua, Pemerintah Aceh diminta terbuka mengenai keterbatasan kapasitas daerah dalam menangani pemulihan pascabencana.
Ketiga, Pemerintah Aceh diminta segera mengusulkan penetapan status bencana nasional kepada pemerintah pusat. Keempat, mempercepat pemulihan korban, termasuk penyediaan tempat tinggal, layanan dasar, infrastruktur, dan pemulihan mata pencaharian masyarakat.
Kelima, memulihkan kawasan hutan, DAS, dan wilayah hulu secara menyeluruh. Keenam, mengaudit seluruh izin pertambangan, baik legal maupun ilegal, perkebunan, serta pemanfaatan kawasan hutan.
Ketujuh, menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan perusakan lingkungan. Kedelapan, membuka informasi anggaran penanganan bencana kepada publik, meliputi alokasi, realisasi, kebutuhan, dan sumber pendanaan.
Resqi menegaskan pemerintah harus mengutamakan keselamatan masyarakat dalam menangani dampak bencana yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan.
“Kepada Pemerintah Aceh apabila tidak mampu, angkatlah bendera putih dan minta bencana ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Itu bukan aib, itu keberanian menyelamatkan rakyat,” ucapnya.











