Byklik.com | Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengapresiasi langkah cepat Kepolisian Daerah (Polda) Riau dalam mengungkap dugaan pemalsuan pupuk di Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita sekitar 9,7 ton pupuk yang diduga palsu dan mengamankan satu orang tersangka.
Amran menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto beserta seluruh jajaran Polri, khususnya Polda Riau, atas upaya penegakan hukum terhadap praktik yang berpotensi merugikan petani.
Menurut Amran, pemberantasan mafia pangan dan pertanian merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat, terutama petani. Upaya tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan seluruh jajaran Polri, khususnya Polda Riau, yang bergerak cepat mengungkap kasus ini. Ini langkah nyata melindungi petani. Saya tegaskan, terus hajar mafia! Ini perintah Bapak Presiden Prabowo. Tidak boleh ada kompromi terhadap siapa pun yang bermain dan merugikan rakyat, khususnya petani,” ujar Amran.
Ia menegaskan, Kementerian Pertanian akan terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum untuk menindak berbagai bentuk kecurangan di sektor pangan dan pertanian.
“Perintah Bapak Presiden jelas, berantas mafia yang merugikan rakyat. Siapa pun yang bermain, tindak tegas. Jangan takut, jangan mundur. Kita ingin sektor pertanian bersih dari praktik curang yang selama ini merugikan petani,” katanya.
Amran menilai pemalsuan dan pengoplosan pupuk merupakan praktik yang dapat merugikan petani secara ekonomi serta berpotensi mengganggu produktivitas pertanian. Karena itu, petani harus mendapatkan pupuk sesuai standar mutu dan kualitas yang dijanjikan.
“Petani sudah bekerja keras di lapangan. Jangan sampai hasil kerja mereka dirugikan oleh pupuk palsu atau oplosan. Negara harus hadir melindungi petani. Jangan mencari keuntungan dengan cara menipu dan mengorbankan petani,” ujarnya.
Berdasarkan informasi kepolisian, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan peredaran pupuk palsu di wilayah Rokan Hulu. Menindaklanjuti laporan itu, tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau melakukan penyelidikan hingga menemukan aktivitas mencurigakan di Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun.
Dalam penggeledahan sebuah gudang yang disewa oleh tersangka, polisi menemukan sekitar 9,7 ton pupuk beserta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk mencampur dan mengemas ulang produk tersebut.
Penyidik menduga tersangka mencampurkan pupuk merek AC Mahkota dengan pupuk organik merek Bola Dunia. Campuran tersebut kemudian dikemas kembali untuk dipasarkan seolah-olah sebagai produk pupuk tertentu.
Pupuk hasil campuran itu diduga dijual dengan harga Rp160.000 per karung berukuran 50 kilogram. Dari setiap karung yang terjual, tersangka diperkirakan memperoleh keuntungan sekitar Rp80.000. Aktivitas tersebut diduga telah berlangsung sejak 13 Oktober 2026.
Menanggapi pengungkapan kasus itu, Amran meminta aparat penegak hukum mengembangkan penyidikan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam produksi maupun distribusi pupuk tersebut.
“Jangan berhenti di satu tersangka. Telusuri sampai ke akar-akarnya, siapa pemasoknya, siapa jaringannya, dan ke mana peredarannya. Kalau ada pihak lain yang terlibat, tindak juga. Kita harus bersihkan sektor pertanian dari mafia,” tegasnya.
Amran memastikan Kementerian Pertanian akan terus berkoordinasi dengan Polri dan aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan pupuk yang beredar memenuhi standar mutu serta ketentuan yang berlaku.
Ia kembali menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Polri atas upaya melindungi petani dari praktik kecurangan.
“Kepentingan petani harus menjadi prioritas. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas arahan dan komitmennya, serta Bapak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan seluruh jajaran Polri yang terus bekerja melindungi petani. Kita tidak boleh kalah dari mafia yang merugikan rakyat,” pungkasnya.***











