Byklik.com | Samarinda – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya untuk memberantas mafia pangan dan berbagai praktik yang merugikan petani. Ia menyatakan tidak akan mundur menghadapi berbagai tekanan, bahkan siap mempertaruhkan nyawa demi menegakkan kebenaran, menjaga Merah Putih, dan memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Amran saat melakukan kunjungan kerja di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin, 16 November 2026. Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk takut dalam memberantas praktik mafia pangan selama langkah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum.
“Saya tidak pernah takut. Dalam bahasa Bugis, mate nisantangi. Biar aku mati demi kebenaran, demi Merah Putih, demi rakyat Indonesia. Gak boleh bermain-main,” kata Amran.
Menurutnya, upaya memberantas mafia pangan bukan perkara mudah. Berbagai tekanan dan serangan dari pihak-pihak yang merasa terganggu dengan penindakan kerap menjadi konsekuensi yang harus dihadapi.
Namun, ia memastikan tekanan tersebut tidak akan menghentikan langkah pemerintah dalam menindak pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran.
“Banyak yang tidak senang. Yang tidak senang 10 orang, 20 orang. Tapi mereka konglomerat. Dia memainkan medsos. Dia hina kita. Saya katakan izin Bapak Presiden Prabowo, silakan (mereka) hina saya. Selama sesuai Al-Quran, Sunnah Rasul, Undang-Undang, tidak akan saya mundur setapak pun (memberantas mafia pangan),” ujarnya.
Amran menjelaskan, ketegasan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membenahi tata kelola sektor pertanian sekaligus mencegah praktik korupsi dan mafia yang merugikan negara maupun masyarakat.
Ia mengungkapkan, dalam kurun waktu dua tahun terakhir, sebanyak 115 orang telah diproses sebagai tersangka dalam berbagai kasus di sektor pertanian. Sementara itu, dalam penanganan kasus perberasan, sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Di hadapan masyarakat dan generasi muda yang hadir, Amran juga memperlihatkan dokumentasi penindakan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat pelanggaran, termasuk oknum di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).
Ia menegaskan, pemberantasan praktik mafia dan korupsi harus dimulai dari internal kementerian sebelum menyasar pihak luar.
“Ini ada 115 tersangka, dua minggu ini 13 tersangka. Mahasiswa setuju gak mafia dan koruptor kita beresin? Saya tidak pernah takut karena ada mahasiswa generasi muda di belakang saya. Setuju?” katanya.
Amran menambahkan, sejumlah pejabat di lingkungan Kementan juga telah diberhentikan karena diduga melakukan pelanggaran. Penindakan tersebut, kata dia, tidak hanya menyasar pegawai biasa, tetapi juga pejabat struktural hingga jajaran pimpinan.
Menurutnya, jabatan tidak boleh menjadi alasan bagi seseorang untuk terhindar dari proses hukum apabila terbukti menyalahgunakan kewenangan.
“Dari dalam kantor kami, ada. Kami berhentikan. Ini kami penjarakan. Gak boleh. Hidup ini sekali dan kita harus buat legacy,” tegasnya.
Selain memberantas mafia pangan, Amran juga menyoroti upaya pemerintah melindungi petani kelapa sawit dari dugaan praktik permainan harga tandan buah segar (TBS).
Ia menceritakan pernah menerima laporan mengenai harga TBS yang justru mengalami penurunan ketika harga sawit dunia sedang meningkat. Persoalan tersebut bahkan tetap menjadi perhatiannya ketika sedang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci.
Setelah menerima laporan itu, Amran mengaku langsung berkoordinasi dengan pihak terkait dan meminta aparat kepolisian menindak pengusaha yang diduga melakukan praktik merugikan petani.
Ia mengatakan, setibanya kembali di Indonesia, dirinya segera menindaklanjuti persoalan tersebut. Sebagai bentuk keseriusan, Amran juga memperlihatkan surat yang dikirimkan kepada Kapolri terkait dugaan permainan harga TBS.
“Kalau ada harga (TBS) di bawah Rp3.000, Pak Gubernur, Bupati laporkan. Kita tindak tegas. Enggak ada waktu untuk kompromi,” katanya.
Selain persoalan harga TBS, Amran menyoroti dugaan praktik under-invoicing atau pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah dari nilai sebenarnya dalam perdagangan kelapa sawit.
Menurutnya, praktik tersebut berpotensi menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar, terutama dari sisi penerimaan negara. Selain itu, praktik perdagangan yang tidak sehat juga berpotensi memengaruhi harga komoditas yang diterima petani.
Karena itu, ia menilai pembenahan tata kelola perdagangan dan penindakan terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus dilakukan secara tegas.
Amran juga menyampaikan langkah penertiban melalui pengambilalihan sekitar empat juta hektare lahan perkebunan sawit oleh negara. Menurutnya, penataan kembali pengelolaan sumber daya alam tersebut penting agar kekayaan nasional dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Ia menegaskan, berbagai langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah berpihak kepada rakyat kecil serta tidak memberikan ruang bagi praktik yang merugikan kepentingan bangsa.
Pada akhir penyampaiannya, Amran mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mendukung upaya pembenahan sektor pertanian. Menurutnya, pemberantasan mafia pangan dan perlindungan terhadap petani membutuhkan keberanian serta dukungan seluruh elemen masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa jabatan dan kekuasaan hanya bersifat sementara. Hal yang akan terus dikenang masyarakat adalah kebijakan, keberpihakan, serta pengabdian seseorang selama menjalankan amanah.
“Yang dikenang adalah legasi, kebijakan. Itu yang dikenang,” pungkasnya.***











