Headline

Kasus Penyadapan Ilegal, EHS Dijatuhi PTDH

Bambang Iskandar Martin
×

Kasus Penyadapan Ilegal, EHS Dijatuhi PTDH

Sebarkan artikel ini
Usai menjalani sidang, EHS terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru muda. Kedua tangannya terikat dan wajahnya tertutup masker hitam saat digiring petugas menuju kendaraan taktis Brigade Mobil (Brimob). (Foto: Humas Polri)

Byklik.com | Jakarta – Seorang perwira tinggi Polri berinisial EHS dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan setelah dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.

Sanksi tersebut dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Jakarta. Namun, EHS menyatakan keberatan dan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Usai menjalani sidang, EHS terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru muda. Kedua tangannya terikat dan wajahnya tertutup masker hitam saat digiring petugas menuju kendaraan taktis Brigade Mobil (Brimob).

EHS kemudian dibawa kembali ke Rumah Tahanan Markas Komando (Mako) Brimob, Depok, Jawa Barat, untuk menjalani proses hukum pidana yang ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, setelah putusan sidang etik dibacakan, EHS langsung dikembalikan ke tahanan untuk menjalani proses pidana.

“Tadi dengan putusan, salah satunya adalah sanksi administratif yaitu PTDH, tadi langsung kembali ke Brimob untuk menjalani yang pidana oleh Bareskrim,” kata Trunoyudo.

Baca Juga  Kebakaran di Lhokseumawe, Dua Lansia Tewas Terjebak Api

Dalam persidangan, majelis KKEP menyatakan EHS terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan dengan memanfaatkan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Atas perbuatannya, EHS dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Selain sanksi administratif berupa PTDH, majelis juga menjatuhkan sanksi etika dengan menyatakan perbuatan EHS sebagai tindakan tercela.

Meski demikian, EHS menyatakan tidak menerima putusan tersebut dan akan menempuh upaya banding sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam mengungkapkan, EHS menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf dalam persidangan.

“Walaupun banding, tadi ada juga ucapan dari terduga pelanggar itu ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Anam di Gedung Propam Polri, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.

Baca Juga  Helikopter NBO Polri Jangkau Daerah Sulit Aceh Timur-Tamiang

Anam menjelaskan, para saksi yang dihadirkan dalam persidangan memberikan keterangan mengenai kepentingan, alur kewenangan, rangkaian peristiwa, hingga sejumlah fakta yang berkaitan dengan dugaan penyadapan tersebut.

Menurut Anam, keterangan para saksi membantu majelis memahami rangkaian peristiwa yang menjadi pokok pemeriksaan dalam sidang etik.

“Selain itu, ada kesempatan menghadirkan saksi yang meringankan dengan interaksi yang cukup panjang, pembelaan yang juga cukup panjang, serta penuntutan yang saya kira juga cukup panjang,” ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Dalam perkembangan perkara yang sama, Divisi Propam Polri juga menggelar sidang KKEP terhadap AS. Dalam sidang tersebut, majelis menjatuhkan sanksi PTDH. AS juga menyatakan akan mengajukan banding.

Dengan dijatuhkannya sanksi PTDH, penanganan perkara EHS tidak hanya berlangsung melalui mekanisme etik internal Polri. EHS masih harus menjalani proses hukum pidana yang ditangani Bareskrim Polri sesuai ketentuan perundang-undangan.***