Byklik.com | Banda Aceh—Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh menilai penanganan pascabencana ekologis di Aceh belum menyentuh akar persoalan. Pemerintah dinilai masih terlalu berfokus pada pembangunan fisik, sementara pemulihan ekosistem di wilayah hulu, kawasan hutan, dan daerah aliran sungai (DAS) belum menjadi prioritas.
Hal itu disampaikan Direktur Walhi Aceh, Ahmad Sholihin, dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana di Banda Aceh, Jumat, 13 November 2026.
Pria yang akrab disapa Om Sol itu mengatakan, kerusakan ekosistem dan menurunnya daya dukung lingkungan menjadi penyebab utama bencana ekologis yang terus berulang di Aceh. Karena itu, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali sawah, sekolah, jembatan, dan jalan yang rusak.
Ia juga mengkritik pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRRI) yang tidak melibatkan kementerian strategis. Dari 12 kementerian yang masuk dalam struktur satgas, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan justru tidak dilibatkan. Padahal, kementerian tersebut memiliki peran penting dalam pemulihan kawasan hutan dan pencegahan kerusakan lingkungan yang menjadi salah satu faktor pemicu bencana.
Selain persoalan komposisi, Om Sol menilai kepemimpinan satgas belum didukung pejabat yang secara khusus dapat mencurahkan perhatian penuh terhadap pelaksanaan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Yang penting bukan hanya rekonstruksi fisik, tetapi juga rekonstruksi ekologis. Memastikan wilayah hulu, kawasan hutan, dan daerah aliran sungai dipulihkan, termasuk melakukan penertiban terhadap kegiatan-kegiatan ilegal agar bencana tidak terus berulang,” ujarnya.
Ia mengingatkan, pembangunan infrastruktur tanpa pemulihan wilayah hulu hanya akan mengulang kerugian yang sama. Bronjong sungai dan jembatan yang dibangun berisiko kembali hanyut, sementara sawah yang telah diperbaiki dengan biaya besar kembali terendam banjir.
Ia menegaskan, pemulihan pascabencana harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup rekonstruksi ekologis, sosial, ekonomi, dan kultural. Tanpa upaya mengembalikan keseimbangan ekosistem, ancaman bencana serupa akan terus berulang.
Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana terdiri atas sejumlah organisasi masyarakat sipil di Aceh, yaitu MaTA, AJI Banda Aceh, LBH Banda Aceh, HAkA, WALHI Aceh, KontraS Aceh, dan YKPI. Selain dari Walhi Aceh, pernyataan langsung juga disampaikan oleh perwakilan dari MaTA, LBH Banda Aceh, dan HAkA.[]
