Byklik.com | Banda Aceh—Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa banyak daerah terdampak bencana di Sumatra telah pulih 100 persen dinilai tidak sejalan dengan kondisi masyarakat di lapangan. Pemerintah diminta tidak menyampaikan laporan pemulihan yang mengabaikan persoalan warga yang hingga kini masih membutuhkan penanganan.
Kritik tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana di Banda Aceh, Jumat siang, 13 November 2026. Kritik tersebut disampaikan terkait penyataan Presiden Prabowo saat meresmikan Masjid Giok Baitul A’la di Kabupaten Nagan Raya, Rabu, 11 November 2026.
Mengutip lansiran ANTARA, Prabowo menyebutkan banyak daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah pulih sepenuhnya. Sementara sebagian wilayah lainnya masih menyisakan beberapa persen pekerjaan pemulihan yang terus dikerjakan pemerintah.
Alfian mempertanyakan informasi yang menjadi dasar Presiden menyampaikan pernyataan tersebut. Menurutnya, sejumlah menteri dan pejabat pemerintah pusat, termasuk Kantor Staf Presiden (KSP), telah turun langsung ke wilayah terdampak sehingga semestinya mengetahui kondisi masyarakat sebenarnya.
“Ini menunjukkan ada informasi yang disampaikan secara manipulatif kepada Presiden. Orang-orang yang menyelenggarakan negara justru mempertontonkan laporan-laporan manipulatif sehingga Presiden menyampaikan bahwa pemulihan sudah selesai,” ujar Alfian.
Ia meminta pihak yang bertanggung jawab dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) Aceh memberikan penjelasan dan bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan kepada Presiden.
Alfian mencontohkan kondisi warga di Gayo Lues yang kini bahkan mengalami banjir bandang berulang. Sektor pendidikan juga belum sepenuhnya pulih. Ia menyoroti masih adanya ruang belajar yang menggunakan tenda meskipun hampir satu tahun bencana berlalu.
Selain pemulihan sosial, Alfian mengkritik pembangunan infrastruktur yang dinilai belum mengedepankan mitigasi bencana dan pendekatan ekologis. Berdasarkan catatan Kementerian Pekerjaan Umum, kebutuhan pembangunan infrastruktur mencapai sekitar Rp1,69 triliun.
Menurutnya, pembangunan sungai, fasilitas pendidikan, kesehatan, persawahan, dan perkebunan harus mempertimbangkan kondisi ekologis serta risiko bencana. Tanpa pendekatan tersebut, infrastruktur berisiko kembali rusak ketika banjir berulang terjadi.
Ia juga menilai Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota belum memiliki kepastian mengenai target maupun tenggat penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi.
Alfian mendesak pemerintah daerah lebih tegas menyampaikan kondisi sebenarnya kepada pemerintah pusat, termasuk apabila tidak mampu menangani dampak bencana secara mandiri. Menurutnya, pemulihan tidak cukup diukur dari pembangunan fisik, tetapi harus memastikan masyarakat kembali memiliki tempat tinggal, akses pendidikan, aktivitas ekonomi, serta lingkungan yang aman.
Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana terdiri atas sejumlah organisasi masyarakat sipil di Aceh, yaitu MaTA, AJI Banda Aceh, LBH Banda Aceh, HAkA, WALHI Aceh, KontraS Aceh, dan YKPI. Selain MaTA, pernyataan langsung juga disampaikan oleh perwakilan dari WALHI Aceh, LBH Banda Aceh, dan HAkA.[]
