Byklik.com | Medan – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Sumatera memperkuat ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya terlihat dalam angka statistik, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Bima saat menjadi pembicara kunci pada Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Sumatera di Hotel Adimulia, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis, 12 November 2026. Forum yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu mengusung tema “Daerah Kuat, Indonesia Berdaulat”.
Bima mengatakan, pembangunan ekonomi daerah harus sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara inklusif dan merata, sehingga manfaatnya dapat dirasakan hingga lapisan masyarakat paling bawah.
“Narasi besar kita adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, itu poinnya. Ingat Bapak-Ibu sekalian, ini ada kata inklusif, artinya, seperti yang sering disampaikan Bapak Presiden, bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa menetes ke bawah, tanpa melakukan pemerataan,” kata Bima.
Menurutnya, pencapaian target tersebut membutuhkan keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Kepala daerah juga harus memiliki visi pembangunan jangka panjang agar program yang dijalankan tidak hanya mengejar capaian sesaat.
Bima turut mengingatkan pentingnya memanfaatkan bonus demografi Indonesia. Pemerintah daerah diminta mempersiapkan generasi produktif, terutama generasi Z dan milenial, agar mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.
“Kalau gubernur, bupati, wali kota, Bappeda, dinas terkait enggak fokus menyiapkan usia produktif ini, maka lewat ini barang,” tegasnya.
Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah mengembangkan sektor green jobs atau pekerjaan ramah lingkungan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pengelolaan limbah, persampahan, dan transportasi hijau dinilai memiliki potensi besar sekaligus sesuai dengan kebutuhan generasi muda.
Bima juga mengingatkan bahwa belanja pemerintah bukan satu-satunya penopang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah harus membangun ekosistem ekonomi dengan melibatkan berbagai sektor, mulai dari pariwisata, industri kreatif, hingga penguatan rantai produksi dan distribusi.
Ia mencontohkan penyelenggaraan kegiatan pariwisata yang tidak seharusnya hanya berorientasi pada jumlah kunjungan wisatawan. Pemerintah daerah perlu mengukur dampaknya terhadap tingkat hunian hotel, keterlibatan pelaku usaha lokal, serta penggunaan produk dan jasa dari daerah setempat.
Dalam kesempatan itu, Bima juga meminta kepala daerah menjadikan data sebagai dasar perumusan kebijakan ekonomi. Pemanfaatan data secara komprehensif diperlukan agar program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan akumulasi dari pertumbuhan ekonomi seluruh daerah.
“Bagaimana mungkin Indonesia ekonominya tumbuh tinggi tanpa ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi di level kabupaten [dan] kota,” ujarnya.
Sonny mengatakan, setiap daerah perlu memahami dan mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki untuk meningkatkan pertumbuhan di wilayah masing-masing.
“Kalau kita ingin membangun ekonomi kita secara kuat dan berkelanjutan dengan pertumbuhan yang tinggi, maka kita harus mendorong membangun ekosistem,” katanya.
Forum tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah se-Sumatera atau perwakilannya serta pejabat terkait lainnya.
