Byklik.com | Banda Aceh – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh meminta seluruh pimpinan dan pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Aceh memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan anggaran negara.
Kejati Aceh berharap tidak ada persoalan hukum maupun perkara pidana yang melibatkan aparatur Kementerian Agama, terutama terkait penyalahgunaan anggaran dan tindak pidana korupsi.
Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Penerangan Hukum bagi Pimpinan dan Pejabat di Lingkungan Kanwil Kemenag Aceh yang berlangsung di aula kantor wilayah, Jalan Abu Lam U, Banda Aceh, Rabu, 11 November 2026.
Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh, Abdul Hadi, mengatakan hingga awal November 2026 belum ada perkara pidana dari lingkungan Kementerian Agama yang ditangani Kejati Aceh.
“Hingga awal November 2026 ini, tidak ada kasus pidana atau perkara hukum yang datang dari Kementerian Agama, yang ditangani Kejati Aceh,” ujar Abdul Hadi.
Ia berharap kondisi tersebut dapat terus dipertahankan hingga akhir tahun dan seterusnya. Menurutnya, pencegahan harus menjadi perhatian bersama agar tidak muncul persoalan hukum yang berujung pada penanganan oleh aparat penegak hukum.
Dalam pemaparannya yang mengusung semangat Berantas Korupsi untuk Kemakmuran Umat, Abdul Hadi mengingatkan bahwa tindak pidana dapat terjadi ketika terdapat niat dan kesempatan.
Karena itu, Kejati Aceh melaksanakan kegiatan penerangan dan pendampingan hukum untuk memberikan pemahaman kepada aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat negara mengenai pentingnya menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kejati hadir memberi peringatan pencegahan dan pendampingan hukum bagi ASN dan pejabat negara sebagai pengacara pemerintah,” katanya.
Abdul Hadi menambahkan, pelanggaran hukum dapat terjadi ketika terdapat celah dalam sistem pengawasan maupun pelaksanaan tugas. Menurutnya, integritas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan penerapan sistem.
“Sebaik apa pun sistem, jika dijalankan oleh orang buruk, akan buruk pula hasilnya. Sebaliknya, jika sistem sederhana, tetapi dijalankan oleh orang baik, akan baik pula hasilnya,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung faktor sosial dan budaya, termasuk perasaan tidak enak atau sungkan yang dalam istilah lokal disebut hana mangat atau hana meu’oh. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat memengaruhi keberanian seseorang dalam mengambil keputusan sesuai aturan.
Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Aceh, Ali Rasaf Lubis, mengajak jajaran Kemenag Aceh melibatkan bagian hubungan masyarakat (Humas) dalam penyampaian informasi resmi kepada publik.
Ia mengingatkan agar setiap pernyataan yang disampaikan kepada media harus didasarkan pada data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sekali-kali membuat pernyataan yang tidak ada data dan fakta,” tegas Ali.
Ia menyarankan agar informasi resmi terkait kebijakan dan kegiatan tingkat provinsi disampaikan melalui Kepala Kanwil Kemenag Aceh bersama bagian Humas. Selain itu, aparatur juga perlu memahami teknik pengelolaan informasi dan komunikasi dengan media massa.
Ali menjelaskan bahwa setiap kegiatan pemerintahan yang menggunakan anggaran negara memiliki tantangan tersendiri. Karena itu, pengelolaan kegiatan dan anggaran harus dilaksanakan secara transparan serta sesuai ketentuan yang berlaku.
“Di lembaga Kemenag ada kegiatan, kegiatan ada anggaran, dan anggaran ada tantangan. Nah, tantangan ini tidak perlu dihebohkan atau dibuat viral,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan anggaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus mengikuti ketentuan, termasuk memperhatikan ketepatan waktu dan sasaran penggunaannya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Drs. H. Azhari, menyampaikan harapan agar kegiatan tersebut dapat memperkuat silaturahmi dan kolaborasi antara Kemenag Aceh dan Kejati Aceh. Kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum di kalangan jajaran Kemenag.
Sebelum diskusi berlangsung, Kasi II Bidang Intelijen Kejati Aceh, Firmansyah Siregar, memaparkan materi mengenai tugas dan kewenangan kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Aceh, Dr. H. Aida Rina Elisiva, para kepala bidang, pembimbing masyarakat, kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota se-Aceh, serta Tim Hukum Kanwil Kemenag Aceh.
Melalui kegiatan penerangan hukum tersebut, Kejati Aceh dan Kanwil Kemenag Aceh diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam membangun kesadaran hukum, meningkatkan integritas aparatur, serta mewujudkan pengelolaan anggaran negara yang transparan dan akuntabel.***
