Byklik.com | Jakarta – Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Wamenkes RI) Dante Saksono Harbuwono menyerukan penguatan kerja sama global untuk mengatasi resistansi antimikroba atau Antimicrobial Resistance (AMR) yang semakin menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat dunia.
Menurut Dante, penanganan AMR membutuhkan langkah konkret, terpadu, dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai sektor, mulai dari kesehatan manusia, peternakan, pertanian, hingga lingkungan.
Seruan tersebut disampaikan Dante saat membuka Konferensi Regional Asia Pasifik tentang Resistansi Antimikroba 2026 di Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Ia menjelaskan, resistansi antimikroba berkembang secara bertahap dan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan obat dalam pelayanan kesehatan. Penyebarannya juga dipengaruhi berbagai aktivitas di sektor peternakan, pertanian, sumber air, dan lingkungan.
Karena itu, pengendalian AMR tidak dapat hanya mengandalkan sektor kesehatan. Diperlukan koordinasi lintas sektor dan negara untuk menghadapi mikroorganisme yang semakin kebal terhadap obat antimikroba.
Besarnya ancaman tersebut terlihat dari data global pada 2021. Resistansi antimikroba secara langsung menyebabkan lebih dari 1,14 juta kematian dan berkaitan dengan 4,71 juta kematian lainnya di seluruh dunia.
Dampak AMR dapat dialami berbagai kelompok masyarakat, mulai dari bayi baru lahir yang mengalami sepsis, ibu pascapersalinan, petani, hingga kelompok lanjut usia.
Konferensi regional ketiga yang diselenggarakan bersama ReAct Asia Pacific pada 9–10 November 2026 itu menjadi forum untuk memperkuat komitmen dan mendorong pelaksanaan kebijakan pengendalian AMR. Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 90 delegasi dari 28 negara.
Di Indonesia, upaya pengendalian AMR telah menjadi bagian dari arah kebijakan pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Strategi Nasional Pengendalian AMR Sektor Kesehatan 2025–2029.
Pemerintah menargetkan 80 persen rumah sakit menjalankan Program Pengendalian AMR pada 2029. Selain itu, sebanyak 60 persen rumah sakit pemerintah ditargetkan mematuhi standar peresepan antibiotik sistemik secara empiris.
Dante menegaskan, pencapaian target tersebut membutuhkan konsistensi dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Komitmen yang telah disusun harus diwujudkan dalam tindakan dan hasil yang dapat diukur.
“Saat kita bertemu lagi nanti di tahun 2029, mari kita pastikan kita datang tidak hanya dengan rencana, namun membawa bukti dan hasil yang nyata,” ujar Dante.
Sementara itu, Direktur ReAct Asia Pacific, Dr. S.S. Lal, menilai tantangan utama pengendalian AMR saat ini terletak pada implementasi kebijakan di lapangan.
Menurut Lal, masih terdapat kesenjangan antara komitmen yang tertuang dalam berbagai deklarasi dan pelaksanaannya. Kesenjangan tersebut, antara lain, terlihat pada belum selarasnya perencanaan dengan alokasi anggaran serta belum optimalnya penerapan pedoman penggunaan antibiotik dalam pelayanan kesehatan dan masyarakat.
Ia menekankan bahwa kebijakan pengendalian AMR harus diwujudkan melalui program yang terukur dan berkelanjutan, bukan hanya menjadi dokumen perencanaan.
Dalam konferensi tersebut, para delegasi membahas sejumlah agenda utama, di antaranya percepatan implementasi Deklarasi Politik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2024, jaminan akses terhadap antibiotik esensial, serta penerapan pendekatan One Health.
Pendekatan One Health mengintegrasikan upaya perlindungan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Forum tersebut juga membahas antimicrobial stewardship, yaitu tata kelola penggunaan antimikroba secara bijak, tepat, dan bertanggung jawab untuk menekan risiko resistansi.
Seluruh hasil pembahasan konferensi akan dirangkum dalam Multi-Stakeholder Recommendations Brief, yakni dokumen rekomendasi lintas pemangku kepentingan. Dokumen tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bersama menjelang pertemuan PBB pada 2029.
Lal kembali mengingatkan bahwa resistansi antimikroba tidak dapat ditangani secara sendiri-sendiri karena penyebaran mikroorganisme yang kebal terhadap obat melintasi batas negara dan kewenangan masing-masing sektor.
“Resistansi antimikroba tidak mengenal batas negara maupun kewenangan satu kementerian. Bakteri dan mikroorganisme lainnya tidak akan menunggu kita, jangan sampai kita yang justru saling menunggu,” tegasnya.
Melalui konferensi regional tersebut, para pemangku kepentingan di kawasan Asia Pasifik diharapkan dapat memperkuat koordinasi, menyelaraskan kebijakan, dan mempercepat pelaksanaan program pengendalian AMR. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga efektivitas obat antimikroba sekaligus melindungi kesehatan masyarakat lintas generasi.***
