Byklik.com | Banda Aceh – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan indikasi kuat bahwa luka pada tubuh warga yang meninggal dunia dalam insiden di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, berkaitan dengan proyektil.
Meski demikian, penyebab pasti kematian korban masih belum dapat dipastikan karena autopsi belum dilakukan. Pemeriksaan medis lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap secara objektif penyebab kematian dan jenis munisi yang digunakan dalam peristiwa tersebut.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, mengatakan dugaan tersebut didasarkan pada pengamatan awal terhadap bekas luka pada tubuh korban serta informasi yang diperoleh selama pemantauan di lapangan.
“Ya, semacam itu. Tentu saya kira bisa diidentifikasi bahwa itu adalah dugaan kuatnya proyektil,” kata Anis kepada wartawan di Kantor Gubernur Aceh, Senin, 9 November 2026.
Anis menjelaskan, Komnas HAM mulai melakukan pemantauan sejak Jumat, 6 November 2026, atau tiga hari setelah insiden yang terjadi pada Rabu, 4 November 2026.
Dalam proses tersebut, tim menemui berbagai pihak, mulai dari masyarakat, korban luka-luka, keluarga korban meninggal dunia, Pemerintah Kabupaten Pidie, pihak kecamatan, kepolisian, keuchik, hingga pihak rumah sakit untuk mengumpulkan informasi dan keterangan awal.
Berdasarkan informasi awal dari rumah sakit, korban meninggal dunia mengalami trauma benda tajam. Namun, Komnas HAM menilai keterangan tersebut masih perlu didalami untuk memastikan penyebab kematian korban.
Anis mengatakan, pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti awal dari hasil penelusuran. Meski demikian, Komnas HAM belum dapat menyampaikan seluruh hasil pemantauan kepada publik karena proses pendalaman masih berlangsung.
Ia juga menyoroti belum dilakukannya autopsi terhadap korban hingga Senin, 9 November 2026, atau lima hari setelah insiden.
Menurut Anis, autopsi menjadi langkah penting untuk memastikan penyebab kematian secara objektif sekaligus memberikan kejelasan bagi keluarga korban.
Selain mengungkap fakta peristiwa, Komnas HAM turut menyoroti kondisi psikologis para korban luka-luka dan keluarga warga yang meninggal dunia. Mereka dinilai membutuhkan perhatian dan pemulihan akibat trauma yang dialami setelah insiden tersebut.
“Hal lain yang ingin didorong Komnas HAM adalah pemulihan bagi seluruh korban, termasuk keluarga yang mengalami trauma akibat peristiwa pada 4 November,” ujarnya.
Anis menambahkan, keluarga korban berharap kasus tersebut dapat dituntaskan sehingga kebenaran terungkap, pihak yang bertanggung jawab diketahui, dan keadilan dapat diperoleh.
“Kebenaran harus ditelusuri sehingga keluarga korban mendapatkan hak atas kebenaran dan keadilan, mengetahui siapa pelakunya, serta memastikan peristiwa serupa tidak terjadi pada masa yang akan datang,” katanya.
Karena itu, Komnas HAM mendorong aparat berwenang menangani kasus tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pemenuhan hak atas kebenaran dan keadilan bagi korban, menurut Anis, merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Komnas HAM juga meminta aparat negara menjaga situasi masyarakat tetap kondusif pascainsiden. Upaya tersebut perlu dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah ketegangan berlanjut sekaligus memastikan proses pengungkapan fakta berjalan tanpa mengabaikan hak-hak korban dan keluarga.
