Byklik.com | Sinabang – Kapolres Simeulue AKBP Hendry Ferdinand Kennedy meminta seluruh pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Langkah tersebut dilakukan menyusul keluhan masyarakat terkait penyaluran BBM di Kabupaten Simeulue.
Permintaan itu disampaikan Hendry saat mengumpulkan seluruh pengelola SPBU di Aula Atee Fulawan Polres Simeulue, Minggu, 8 November 2026, pukul 10.00 WIB.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kasat Reskrim Iptu Agus Maulizar, Kanit Tipidter, serta sejumlah anggota. Sementara dari pihak SPBU, hadir para manajer dan perwakilan PT Padantadaro, PT Ika Jaya, PT Mitra Galon Pertamina, serta PT Energi Mutu Pratama.
Dalam audiensi tersebut, Kapolres membahas persoalan penyaluran BBM yang belakangan menjadi keluhan masyarakat Simeulue. Ia menegaskan, BBM bersubsidi harus disalurkan kepada masyarakat yang berhak, terutama nelayan, petani, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan.
“BBM subsidi ini untuk nelayan, petani, dan masyarakat yang memang membutuhkan. Jangan sampai disalahgunakan. Kita minta pihak SPBU ikut mengawasi dan tertib sesuai aturan,” tegas Hendry di hadapan para pengelola SPBU.
Dari hasil audiensi tersebut, sejumlah kesepakatan dicapai untuk menertibkan penyaluran BBM bersubsidi di seluruh wilayah Kabupaten Simeulue.
Pertama, penyaluran BBM di SPBU se-Kabupaten Simeulue akan diatur berdasarkan skala prioritas. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi antrean panjang kendaraan saat pengisian bahan bakar.
Kedua, kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBM bagi keperluan nelayan dan petani, seperti becak dan mobil pikap, wajib dilengkapi banner atau spanduk yang menjelaskan peruntukannya. Ketentuan tersebut bertujuan memperjelas penggunaan BBM agar tidak disalahgunakan.
Ketiga, setiap SPBU diminta menyiapkan K3.
Keempat, pengambilan BBM untuk keperluan bagan nelayan wajib melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop).
Kelima, pengambilan BBM untuk kebutuhan alat pertanian harus dilengkapi surat keterangan dari pemerintah desa.
Kapolres berharap, kesepakatan tersebut dapat menjadi langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola penyaluran BBM bersubsidi di Simeulue.
Ia juga mengingatkan seluruh pengelola SPBU agar menjalankan ketentuan yang telah disepakati sehingga penyaluran BBM berlangsung tertib, adil, dan tidak menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat.
Dengan pengawasan bersama antara kepolisian, pengelola SPBU, dan masyarakat, penyaluran BBM bersubsidi diharapkan semakin tepat sasaran serta mampu memenuhi kebutuhan nelayan, petani, dan masyarakat yang berhak.
