Oleh Yusmiati, S.Pd.SD. dan Mawaddah, S.Pd.Gr.
Sekolah seharusnya menjadi taman tempat karakter anak bertumbuh. Di sanalah anak belajar membaca, berhitung, sekaligus berempati dan berani menjadi diri sendiri. Namun, bagi sebagian generasi Z, ruang belajar itu berubah menjadi tempat yang menakutkan. Ejekan, pengucilan, hingga komentar kejam di media sosial menjadi “menu harian” yang ditelan diam-diam.
Perundungan jarang meninggalkan memar yang bisa difoto. Lukanya ada di dalam: percaya diri yang runtuh, cemas yang menumpuk, dan enggan berangkat sekolah. Karena tak tampak, ia mudah dianggap “bercanda”. Padahal perundungan adalah perilaku agresif berulang terhadap pihak yang lebih lemah, dengan niat menyakiti dan ketimpangan kekuatan, baik secara fisik, verbal, sosial, seksual, maupun siber.
Kami berpendapat, perundungan pada generasi Z bukan sekadar perilaku individu, melainkan persoalan sistemik: budaya permisif, pola asuh timpang, pengawasan lemah, dan ekosistem digital yang memberi panggung bagi kekejaman tanpa konsekuensi.
Generasi Z tumbuh sebagai penduduk asli digital (digital native). Mereka akrab dengan gawai sejak kecil sehingga batas antara dunia nyata dan dunia maya nyaris hilang. Pertemanan, pengakuan, bahkan harga diri kerap diukur dari jumlah pengikut dan tanda suka. Dalam situasi demikian, satu ejekan tidak lagi berhenti di ruang kelas, melainkan terbawa ke layar dan merambat ke seluruh lingkaran pergaulan.
Sekolah yang Abai
Tanpa aturan dan pengawasan jelas, sekolah mudah menjadi arena perebutan status. Senioritas dibiarkan, julukan yang merendahkan dianggap lumrah, dan toilet atau belakang gedung nyaris tanpa pengawasan. Mekanisme pelaporan pun sering tidak ramah anak: korban takut dicap pengadu atau malah disalahkan.
Lebih menyakitkan bila kasus ditutup demi nama baik lembaga atau berhenti pada “saling memaafkan”. Ketika sekolah memilih citra daripada keselamatan anak, pesan bagi pelaku jelas: perilakumu aman. Pesan bagi korban lebih pedih: kamu sendirian.
Guru tidak selalu siap. Banyak pendidik terbebani administrasi dan target kurikulum sehingga tanda awal perundungan terlewat. Padahal, anak yang mulai menyendiri, sering izin sakit, atau tiba-tiba menolak berangkat sekolah sedang mengirim sinyal yang perlu dibaca. Kepekaan semacam ini tidak lahir dari pelatihan sekali jalan, melainkan dari budaya sekolah yang menjadikan keselamatan murid sebagai prioritas bersama.
Sekolah yang Tak Pernah Tutup
Dahulu, bel pulang membawa kelegaan. Kini ponsel membawa sekolah ke dalam kamar tidur. Serangan bisa datang 24 jam sehari. Pelaku bersembunyi di balik akun palsu, satu unggahan dilihat ribuan orang, jejaknya sulit dihapus, dan setiap like serta share memperbesar luka. Tanpa melihat wajah korban, empati pun menipis.
Budaya viral memperkeruh keadaan. Mempermalukan orang dibungkus sebagai hiburan lewat roasting atau prank keterlaluan, dan korban yang tersinggung malah dicap baperan. Kebijakan sekolah tentang penggunaan gawai, sebagaimana dianalisis Sari dan Iqbal (2024) di SD Negeri 3 Kutacane, perlu memiliki arah yang jelas. Platform digital juga dapat menjadi sarana menanamkan akhlak, seperti dikaji Rizal dkk. (2023) pada siswa SD/MI di Bireuen.
Pembantaian Karakter yang Pelan-Pelan
Bagi korban, dampaknya berlapis: rendah diri, sulit berkonsentrasi, nilai menurun, menarik diri, hingga gangguan tidur dan keluhan fisik tanpa sebab medis, yang dapat terbawa sampai dewasa. Pelaku pun dirugikan karena belajar bahwa kekuasaan diraih lewat intimidasi. Penonton belajar bahwa kekejaman adalah hal biasa, dan diam mereka kerap dibaca pelaku sebagai restu.
Di antara semua pihak, penonton memegang peran paling menentukan, tetapi paling sering diabaikan. Perundungan jarang bertahan tanpa penonton yang tertawa, merekam, atau sekadar membiarkan. Bila lingkungan berhenti memberi tepuk tangan, pelaku kehilangan panggungnya. Keberanian satu orang untuk berkata “cukup” sering menjadi awal perubahan yang lebih besar.
Akarnya pun berlapis: pola asuh yang keras atau serba boleh, pendidikan karakter yang kalah oleh obsesi nilai angka, teladan buruk orang dewasa, konten digital tanpa pendampingan, dan rendahnya literasi emosional serta digital. Sabda dkk. (2026) menegaskan pentingnya peran guru dan orang tua dalam penguatan pendidikan karakter di era digital, sedangkan Ariga dkk. (2024) menekankan perlunya pembinaan moral peserta didik yang dikelola secara terencana.
Aturan Ada, Implementasi yang Diuji
Indonesia sebenarnya sudah punya landasan. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 mewajibkan setiap sekolah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin hak anak atas perlindungan dari kekerasan, dan Undang-Undang ITE dapat menjerat penghinaan atau ancaman di ruang digital. Tantangannya ada pada implementasi: apakah TPPK benar-benar bekerja dan penanganannya berpihak pada pemulihan anak.
Ketika aturan tidak dijalankan, tim pencegahan hanya menjadi papan nama di dinding ruang guru. Anak tidak butuh dokumen yang rapi; mereka butuh orang dewasa yang hadir, dan mendengar tanpa menghakimi. Pemantauan berkala oleh dinas pendidikan serta pelibatan orang tua dalam proses penanganan dapat memastikan aturan benar-benar hidup di lapangan.
Tanggung Jawab Bersama
Sekolah perlu mengaktifkan TPPK, menyediakan kanal pelaporan yang aman dan rahasia, serta menegakkan aturan antiperundungan secara adil dengan sanksi yang mendidik. Pendidikan karakter harus masuk ke pembelajaran, misalnya lewat pembelajaran kolaboratif berbasis Profil Pelajar Pancasila (Nurhayati dkk., 2026), media pembelajaran berbasis nilai karakter (Sarayulis dkk., 2026), pembelajaran mendalam (Basuki dkk., 2026), dan sosialisasi karakter unggul kepada warga sekolah (Iqbal dkk., 2023).
Guru menjadi teladan, tidak mempermalukan murid, dan peka pada anak yang menyendiri, murung, atau enggan ke sekolah. Orang tua membangun komunikasi hangat agar anak berani bercerita dan mendampingi gawai alih-alih sekadar melarang. Teman sebaya menjadi pembela korban (upstander): tidak ikut menertawakan dan berani melapor. Pemerintah dan platform digital wajib memperkuat layanan konseling serta fitur pelaporan cepat bagi pengguna anak.
Perundungan tidak hilang oleh satu spanduk atau satu kali penyuluhan. Ia menuntut kebiasaan yang dibangun terus-menerus: menyapa dengan hormat, menyelesaikan konflik secara adil, dan merayakan keberagaman di dalam kelas. Sekolah yang konsisten melakukannya akan menumbuhkan rasa aman, dan rasa aman adalah syarat utama bagi anak untuk belajar.
Menyelamatkan Karakter, Menyelamatkan Masa Depan
Generasi Z kelak menjadi pemimpin dan pengambil keputusan. Jika hari ini mereka belajar bahwa menyakiti orang lain itu wajar, jangan heran bila kelak kita menuai masyarakat yang miskin empati.
Perundungan bukan “bumbu masa sekolah” yang harus dimaklumi. Ia melanggar hak anak untuk tumbuh aman. Perubahan dimulai dari guru yang peka, orang tua yang mau mendengar, teman yang berani membela, dan kita yang memilih tidak diam. Sebab karakter bangsa tidak dibangun dari slogan, melainkan dari keberanian menjaga satu sama lain, terutama mereka yang paling mudah terluka.[]
Penulis: Yusmiati, S.Pd.SD., Mawaddah, S.Pd.Gr., Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag., dan Dr. Aminah, M.Pd., mahasiswa Program Studi S-2 Pendidikan Dasar (Pendas), Universitas Almuslim Bireuen
