Byklik.com | Pidie —Peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan saat penurunan bendera Bulan Bintang pada perayaan Maulid Nabi di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, menyita perhatian publik. Insiden tersebut mengakibatkan satu warga sipil, Abzalul Riza (20), meninggal dunia akibat tembakan peluru tajam, serta belasan warga lainnya—termasuk perempuan dan anak-anak—mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit.
Dewan Simpul Balai Syura Ureung Inong Aceh wilayah Pidie, Cut Farhani, menyayangkan terjadinya insiden berdarah di tengah kondisi Aceh yang sedang menikmati kedamaian. Menurutnya, pendekatan militeristis dan penggunaan senjata api terhadap warga sipil yang tidak bersenjata merupakan langkah yang sama sekali tidak dapat diterima.
“Terlepas dari adanya tindakan masyarakat yang dianggap melanggar hukum oleh aparat, tidak seharusnya main tembak hingga merenggut nyawa,” ujar Cut Farhani di Banda Aceh, Jumat, 6 November 2026.
Tindakan represif tersebut menurutnya membangkitkan kembali trauma masa lalu masyarakat Tiro yang notabenenya merupakan salah satu basis wilayah konflik di Pidie. Aparat keamanan selaku alat negara menurutnya harus memiliki perspektif yang lebih luas dalam menyikapi pengibaran bendera Bulan Bintang di Aceh. Ini merupakan sinyal ada persoalan mendasar yang selama ini dinilai cenderung diabaikan. Pemerintah diminta untuk tidak merespons secara defensif, tetapi menelusuri akar penyebabnya.
“Harusnya aparat dan pemerintah memahami kenapa masyarakat bisa melakukan hal seperti itu. Ada tuntutan yang tidak pernah selesai, seperti persoalan bendera dan keadilan ekonomi. Sekarang daya beli masyarakat sangat minim, masyarakat berada dalam himpitan ekonomi yang luar biasa,” jelas Cut Farhani yang juga Ketua Presidium Forhati Pidie.
Menurutnya, situasi kian diperparah oleh kondisi pascabencana yang belum sepenuhnya pulih. Di sektor pertanian, misalnya, petani di wilayah Pidie dan sekitarnya menghadapi persoalan kelangkaan pupuk subsidi, tingginya harga pestisida, hingga ancaman gagal panen tanpa adanya dukungan atau respons yang memadai dari pemerintah.
“Pemerintah sering kali lambat merespons saat situasi pemulihan bencana atau ketika rakyat kesulitan ekonomi. Tapi begitu ada hal yang berhubungan dengan simbol seperti Bulan Bintang, responsnya begitu cepat dan represif. Hal-hal mendasar seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik inilah yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah,” tegasnya.
Atas peristiwa ini, Balai Syura Ureung Inong Pidie mendesak pemerintah dan penegak hukum untuk bertanggung jawab penuh serta mengusut tuntas insiden penembakan dan kekerasan di Tiro tanpa ada yang ditutup-tutupi.
Ia menekankan bahwa pembiaran terhadap insiden ini hanya akan memicu rasa ketidakadilan di tengah masyarakat dan berpotensi merusak kesepakatan damai Aceh yang telah terbangun.
“Pemerintah harus bertanggung jawab dan mengusut tuntas kasus ini agar ada keadilan bagi masyarakat yang tertembak. Orang yang melakukan kekerasan tersebut harus diproses secara hukum, sementara keluarga korban dan saksi-saksi wajib dilindungi,” pungkasnya.[]
