Byklik.com | Banda Aceh – Muda Seudang mengecam keras penembakan terhadap warga di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, yang dilaporkan terjadi saat masyarakat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Rabu, 4 November 2026.
Peristiwa yang disebut berkaitan dengan pengibaran Bendera Bintang Bulan tersebut dilaporkan menyebabkan satu orang meninggal dunia dan sejumlah warga lainnya mengalami luka-luka.
Juru Bicara Muda Seudang, Muhammad Chalis, menilai insiden tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum. Menurutnya, peristiwa itu terjadi ketika Aceh telah memasuki tahun ke-21 sejak penandatanganan perjanjian damai Helsinki pada 15 Agustus 2005.
Chalis menilai penggunaan kekerasan dalam merespons persoalan simbol kekhususan Aceh berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap komitmen perdamaian yang telah dibangun selama lebih dari dua dekade.
“Sangat ironis dan menyayat hati, 21 tahun berlalu sejak perjanjian damai disepakati, pendekatan kekerasan militeristik masih berlaku dan memakan korban jiwa di tanah Aceh. Negara tidak boleh terus mengabaikan komitmen perdamaian hanya karena ketakutan yang tidak berdasar terhadap simbol yang secara legal-formal telah diatur dalam Qanun,” kata Chalis.
Ia menegaskan, persoalan Bendera Bintang Bulan tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang penyelesaian konflik Aceh serta berbagai instrumen hukum yang lahir setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Chalis merujuk pada tiga instrumen utama, yakni Nota Kesepahaman Helsinki 2005, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), serta Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.
Menurutnya, ketiga instrumen tersebut memiliki keterkaitan dalam pengaturan kekhususan Aceh, termasuk mengenai identitas dan simbol daerah.
“Ketiga instrumen ini merupakan norma berjenjang yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Jika negara mengakui MoU Helsinki sebagai dasar perdamaian yang mengakhiri konflik di Aceh, maka negara juga wajib mengakui dan menghormati simbol-simbol yang menjadi bagian integral dari kesepakatan damai tersebut,” tegasnya.
Chalis berpandangan bahwa pengibaran Bendera Bintang Bulan memiliki dasar dalam regulasi kekhususan Aceh. Karena itu, persoalan penggunaan simbol tersebut seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum dan dialog, bukan tindakan kekerasan.
“Tindakan represif aparat keamanan dalam peristiwa ini merupakan bentuk pengabaian terhadap hierarki norma hukum dan ketatanegaraan Indonesia,” ujarnya.
Meski demikian, status hukum dan implementasi Qanun Bendera dan Lambang Aceh masih menjadi persoalan yang memerlukan penyelesaian antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.
Menyikapi peristiwa tersebut, Muda Seudang mendesak Kapolri dan Panglima TNI memastikan adanya penyelidikan menyeluruh, transparan, dan akuntabel untuk mengungkap kronologi kejadian serta pihak yang bertanggung jawab.
Chalis menegaskan, setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pengecualian.
Selain itu, Muda Seudang meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut melakukan investigasi guna memastikan penanganan perkara berjalan secara objektif.
Menurut Chalis, keterlibatan lembaga pengawas diperlukan untuk menjamin hak-hak korban sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
Muda Seudang juga mendesak negara memberikan perhatian terhadap korban dan keluarga yang terdampak, termasuk melalui pelayanan pengobatan, pemulihan, serta bantuan dan santunan yang layak.
Di sisi lain, Chalis meminta pemerintah mengedepankan pendekatan dialogis dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan kekhususan Aceh.
Ia menilai penyelesaian melalui komunikasi dan mekanisme hukum menjadi penting untuk mencegah munculnya ketegangan baru di tengah masyarakat.
Muda Seudang turut mendesak pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh mempercepat penyelesaian berbagai amanat MoU Helsinki dan UUPA yang hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah kepastian hukum mengenai penggunaan bendera dan lambang Aceh. Chalis menilai penyelesaian persoalan tersebut diperlukan agar perbedaan penafsiran terhadap regulasi tidak terus menimbulkan ketegangan di lapangan.
Menurutnya, perdamaian Aceh tidak cukup hanya dimaknai sebagai berakhirnya konflik bersenjata, tetapi juga harus diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak masyarakat, penegakan hukum, serta pelaksanaan komitmen yang telah disepakati.
Muda Seudang juga mengimbau masyarakat Aceh agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
Chalis mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan serta mengawal proses hukum secara damai agar peristiwa tersebut dapat diungkap secara terang dan tidak memicu konflik baru.
Ia berharap penanganan kasus ini dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai kronologi kejadian, penyebab jatuhnya korban, dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.
