Byklik.com | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah mengambil keputusan untuk memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Keputusan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 4 November 2026.
Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo menyampaikan keprihatinan Presiden terhadap dugaan tindak pidana penyadapan, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal yang disebut menyasar Kepala Negara dan sejumlah pimpinan maupun tokoh lainnya.
Menurut Prasetyo, berdasarkan perkembangan informasi yang diterima pemerintah, sejumlah individu telah dipetakan karena diduga berkaitan dengan perbuatan tersebut. Pemerintah memandang persoalan ini secara serius karena dinilai berpotensi membahayakan kepentingan dan keselamatan negara.
“Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar. Ini juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara,” ujar Prasetyo.
Prabowo Telah Menandatangani Keppres
Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Listyo Sigit dari jabatan KSP pada Rabu pagi.
“Bapak Presiden telah mengambil keputusan dan telah menandatangani Keputusan Presiden berkenaan dengan pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitas beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan,” ungkap Prasetyo.
Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut dan memastikan tugas KSP tetap berjalan, Presiden disebut menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo sebagai pelaksana tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan.
“Untuk selanjutnya, Bapak Presiden menunjuk pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan tersebut. Untuk sementara, beliau menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo untuk menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Kepala Staf Kepresidenan,” lanjutnya.
Pemerintah Koordinasi dengan Kapolri
Selain menjelaskan keputusan terkait jabatan KSP, Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan.
Ia juga menegaskan bahwa penyadapan memiliki mekanisme dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap tindakan penyadapan yang dilakukan secara sah sesuai ketentuan hukum.
“Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak perlu khawatir bahwa ini dilakukan tentunya oleh beberapa oknum-oknum tertentu,” kata Prasetyo.
Prasetyo menyatakan penanganan dugaan tindak pidana tersebut mengikuti perkembangan proses hukum yang ditangani aparat penegak hukum.***
