Byklik.com | Jakarta – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga sepanjang triwulan III 2026, meskipun tekanan eksternal meningkat akibat konflik geopolitik, pengetatan kebijakan moneter global, dan gejolak pasar keuangan.
Penilaian tersebut disampaikan berdasarkan hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2026 yang digelar pada 28 Oktober 2026. Hasil asesmen itu dituangkan dalam keterangan resmi KSSK tertanggal 3 November 2026.
KSSK menilai ketahanan perekonomian domestik masih cukup kuat, didukung pertumbuhan ekonomi, intermediasi sektor keuangan, serta koordinasi kebijakan antarlembaga. Namun, tekanan kembali meningkat memasuki Oktober 2026, terutama akibat kenaikan harga energi global, pengetatan likuiditas domestik, serta tekanan terhadap pasar saham dan nilai tukar rupiah.
KSSK yang terdiri atas Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan akan terus memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi risiko global yang berpotensi berdampak terhadap perekonomian nasional.
Ekonomi Indonesia Diprakirakan Tumbuh Di Atas 5,4 Persen
Di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia pada 2026 diprakirakan tetap tumbuh di atas 5,4 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).
Pertumbuhan tersebut diperkirakan ditopang permintaan domestik dan kinerja ekspor. Konsumsi rumah tangga didukung berbagai stimulus fiskal pemerintah, antara lain subsidi, kompensasi, perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan, dan penciptaan lapangan kerja.
Investasi juga diprakirakan tetap kuat seiring berlanjutnya proyek hilirisasi dan pembangunan infrastruktur dalam program prioritas pemerintah. Sementara itu, konsumsi pemerintah didukung percepatan belanja dan penyaluran bantuan sosial.
Sejumlah indikator menunjukkan aktivitas ekonomi masih berada dalam tren positif. Penjualan mobil pada September 2026 tumbuh 28,1 persen secara tahunan, sedangkan penjualan sepeda motor meningkat 15,4 persen. Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur juga mencatat ekspansi dengan mencapai level 54,0 pada Oktober 2026.
KSSK menilai sinergi kebijakan pemerintah dan BI perlu terus diperkuat, termasuk melalui kolaborasi pemerintah dengan Danantara dalam pendekatan Two Arms of The State, guna menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi bernilai tambah tinggi.
Rupiah Menghadapi Tekanan, Cadangan Devisa Tetap Kuat
Dari sisi eksternal, KSSK mencatat neraca perdagangan Indonesia selama Januari–September 2026 mengalami surplus sebesar 10,61 miliar dolar AS. Khusus September 2026, surplus tercatat sebesar 3,36 miliar dolar AS.
Meski demikian, nilai tukar rupiah menghadapi tekanan. Pada 2 November 2026, rupiah tercatat melemah 0,11 persen menjadi Rp18.145 per dolar AS dibandingkan posisi akhir Oktober 2026.
Tekanan tersebut dipengaruhi eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, kebijakan moneter Amerika Serikat yang masih ketat, serta sentimen investor global terhadap aset negara berkembang.
Di tengah tekanan itu, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2026 tercatat sebesar 146,3 miliar dolar AS. Jumlah tersebut setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
Sementara itu, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan September 2026 yang mencapai 3,28 persen.
Penurunan inflasi terutama didorong oleh inflasi inti dan kelompok harga yang diatur pemerintah atau administered prices. Sebaliknya, inflasi kelompok pangan bergejolak atau volatile food meningkat menjadi 5,81 persen secara tahunan, antara lain akibat penurunan produksi di sejumlah daerah sentra.
KSSK memperkirakan inflasi pada 2026 dan 2027 tetap berada dalam sasaran 2,5 persen dengan deviasi plus-minus 1 persen.
APBN Menopang Aktivitas Ekonomi
Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan negara dan hibah hingga akhir triwulan III 2026 mencapai Rp2.341,5 triliun atau tumbuh 25,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp1.847,7 triliun, meningkat 21,8 persen secara tahunan. Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp240,1 triliun atau tumbuh 8,5 persen, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp492,3 triliun atau meningkat 41,7 persen.
Pada periode yang sama, realisasi belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun atau meningkat 19 persen secara tahunan. Belanja pemerintah pusat tercatat Rp2.061,3 triliun, sementara transfer ke daerah mencapai Rp599,2 triliun.
Belanja negara tersebut antara lain dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran manfaat pensiun, subsidi, serta kompensasi bahan bakar minyak dan listrik.
Hingga akhir triwulan III 2026, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp462 triliun atau tumbuh 0,4 persen secara tahunan.
Pemerintah mengoptimalkan APBN untuk menjaga daya beli masyarakat, stabilitas harga dan pasokan pangan serta energi, sekaligus mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan.
BI Memperkuat Kebijakan Moneter dan Likuiditas
Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memperkuat ketahanan eksternal, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Dalam kebijakan moneter, BI mempertahankan suku bunga kebijakan pada level 5,75 persen selama Agustus hingga Oktober 2026. Pada Oktober 2026, BI juga menaikkan suku bunga Deposit Facility menjadi 5 persen.
Selain itu, BI menyiapkan penyesuaian Giro Wajib Minimum (GWM) secara bertahap mulai November 2026. Untuk bank umum konvensional, GWM diturunkan dari 9 persen menjadi 7 persen. Sementara itu, GWM bank umum syariah dan unit usaha syariah diturunkan dari 7,5 persen menjadi 5,5 persen.
BI juga memperkuat stabilisasi rupiah melalui intervensi di pasar valuta asing dan pemberian insentif untuk mendorong aliran modal asing.
Pada sektor sistem pembayaran, BI melanjutkan perluasan pembayaran digital, termasuk penerapan tarif Merchant Discount Rate (MDR) QRIS sebesar 0 persen untuk transaksi hingga Rp100.000.
OJK Perkuat Pengawasan Pasar Modal dan Perbankan
Otoritas Jasa Keuangan bersama penyelenggara pasar modal atau Self-Regulatory Organizations (SRO) berkomitmen mempercepat reformasi pasar modal Indonesia.
Langkah tersebut mencakup penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di pasar modal, peningkatan kemampuan mengidentifikasi transaksi tidak wajar, serta penguatan mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan.
Untuk menjaga stabilitas pasar, OJK bersama SRO juga menyesuaikan batas Auto-Rejection Bawah (ARB) dari 15 persen menjadi 7 persen. Selain itu, kebijakan pembelian kembali saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagi perusahaan terbuka diperpanjang hingga 30 Juni 2027.
Di sektor perbankan, penyaluran kredit pada September 2026 tumbuh 13,26 persen secara tahunan menjadi Rp9.245,1 triliun. Dana pihak ketiga (DPK) meningkat 8,22 persen menjadi Rp10.492,2 triliun.
Kualitas kredit perbankan juga tercatat terjaga. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) bruto berada di level 2,07 persen, sedangkan NPL neto sebesar 0,82 persen.
Permodalan perbankan tetap kuat, tercermin dari rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 24,30 persen pada September 2026.
LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan
Lembaga Penjamin Simpanan terus memperkuat efektivitas penjaminan simpanan dan pelaksanaan resolusi bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
LPS mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) untuk periode 1 Oktober 2026 hingga 31 Januari 2027. Penetapan tersebut mempertimbangkan perkembangan suku bunga pasar, pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga, serta cakupan penjaminan simpanan.
Hingga September 2026, sebanyak 99,94 persen rekening nasabah bank umum tercatat dijamin penuh oleh LPS sesuai batas penjaminan sebesar Rp2 miliar. Pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), cakupan rekening yang dijamin penuh mencapai 99,97 persen.
LPS juga melaporkan telah menyelesaikan proses likuidasi terhadap delapan BPR/BPRS hingga akhir September 2026. Sementara itu, sebanyak 23 BPR/BPRS lainnya masih dalam proses likuidasi.
KSSK Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Risiko Global
KSSK menegaskan komitmen untuk meningkatkan sinergi kebijakan dan kewaspadaan dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi stabilitas sistem keuangan serta perekonomian nasional.
Pemerintah, BI, OJK, dan LPS juga berkomitmen mendukung sektor riil serta pelaksanaan program Asta Cita dan program prioritas lainnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
KSSK dijadwalkan kembali menggelar rapat berkala pada Januari 2027.***
