Berita Utama

Aceh Timur Jadi Pelopor Manajemen Talenta ASN di Aceh

Bambang Iskandar Martin
×

Aceh Timur Jadi Pelopor Manajemen Talenta ASN di Aceh

Sebarkan artikel ini
Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, memaparkan kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan sistem tersebut di hadapan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Selasa, 3 November 2026. (Foto: Prokopim Aceh Timur)

Byklik.com | Jakarta – Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terus mematangkan penerapan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN). Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, memaparkan kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan sistem tersebut di hadapan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Selasa, 3 November 2026.

Dalam ekspose tersebut, Pemkab Aceh Timur menjadi instansi pertama di Provinsi Aceh yang memperoleh rekomendasi BKN terkait kesiapan penerapan manajemen talenta ASN. Pencapaian ini menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi dan penguatan sistem merit dalam pengelolaan serta pengembangan karier aparatur.

Kegiatan berlangsung di Ruang Data, Gedung I Lantai 2 BKN, Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur. Ekspose dipimpin Wakil Kepala BKN Suherman dan dihadiri sejumlah pejabat BKN, di antaranya Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN, Dr. Herman; Deputi Sistem Digitalisasi dan Informasi Kepegawaian (Sidigi), Jumiati; Direktur Pengembangan Talenta dan Karier ASN, Dr. Samsul Hidayat; Sekretaris Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN, Paryono; serta Analis SDMA Ahli Utama, Agus Praptana.

Dalam pemaparannya, Bupati Al-Farlaky menyampaikan apresiasi kepada BKN atas pendampingan dan arahan yang diberikan kepada Pemkab Aceh Timur selama proses persiapan penerapan manajemen talenta ASN.

Menurutnya, ekspose tersebut menjadi momentum penting untuk menyampaikan kesiapan pemerintah daerah sekaligus memperoleh evaluasi dan masukan guna memastikan penerapan sistem berjalan sesuai ketentuan.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan ASN tidak lagi cukup berorientasi pada administrasi kepegawaian semata, tetapi perlu dikembangkan menjadi pengelolaan sumber daya manusia yang strategis, berbasis data, kompetensi, kinerja, potensi, dan integritas.

“Manajemen talenta bukan sekadar menentukan siapa yang akan menduduki suatu jabatan, melainkan bagaimana kita mengenali, mengembangkan, dan menyiapkan ASN yang memiliki potensi, kompetensi, kinerja, serta integritas untuk memenuhi kebutuhan organisasi,” ujar Al-Farlaky.

Baca Juga  Karhutla Diantisipasi Ketat, TNI-Polri Sisir Wilayah Rawan

Ia menyatakan bahwa Pemkab Aceh Timur berkomitmen menerapkan pengembangan karier ASN secara objektif, transparan, dan berdasarkan prinsip sistem merit.

Untuk mendukung implementasi tersebut, Bupati meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bersama seluruh perangkat daerah terus melakukan pengumpulan, pemutakhiran, dan validasi data kepegawaian.

Menurutnya, keberhasilan manajemen talenta sangat ditentukan oleh kualitas data serta komitmen seluruh pimpinan perangkat daerah dalam mendukung proses tersebut.

Al-Farlaky menjelaskan bahwa Pemkab Aceh Timur telah melakukan sejumlah persiapan, termasuk pemutakhiran data kepegawaian dan pemetaan talenta ASN. Melalui ekspose tersebut, pihaknya berharap BKN dapat memberikan penilaian, arahan, serta rekomendasi terhadap aspek-aspek yang masih perlu diperkuat.

“Kami ingin manajemen talenta tidak hanya menjadi pemenuhan persyaratan administratif, tetapi benar-benar menjadi sistem yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan profesionalisme dan kinerja ASN,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Pemkab Aceh Timur terus mempercepat penyempurnaan kelengkapan dan kesesuaian data yang dibutuhkan. Integrasi data tersebut dinilai penting untuk mendukung instrumen penilaian dalam platform digital Sistem Informasi Manajemen Talenta (Simata) BKN.

Penerapan manajemen talenta diharapkan dapat memperkuat objektivitas dalam proses rotasi, mutasi, dan pengembangan karier ASN. Melalui pemetaan yang terukur, aparatur dengan kompetensi dan potensi yang sesuai dapat dipersiapkan untuk mengisi jabatan strategis berdasarkan kebutuhan organisasi.

“Hasil pemetaan ini nantinya diharapkan dapat menempatkan ASN yang memiliki kompetensi dan potensi terbaik pada kotak talenta (*talent box*) sesuai jabatan target. Dengan demikian, efektivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Aceh Timur dapat terus ditingkatkan,” ujar Al-Farlaky.

Baca Juga  Prabowo Saksikan Penyelamatan Aset Negara Rp10,2 Triliun

Ia berharap penerapan sistem tersebut mampu membangun pola pengembangan karier yang lebih terencana, menyiapkan calon pemimpin yang kompeten dan berintegritas, serta memastikan pengelolaan ASN selaras dengan kebutuhan organisasi dan pembangunan daerah.

BKN Apresiasi Langkah Pemkab Aceh Timur

Wakil Kepala BKN Suherman mengapresiasi Pemkab Aceh Timur yang menjadi instansi pertama di Provinsi Aceh melaksanakan ekspose kesiapan penerapan manajemen talenta ASN.

Menurutnya, ekspose merupakan tahapan penting bagi pemerintah daerah untuk memverifikasi kesiapan sekaligus menunjukkan perencanaan pengembangan karier pegawai.

“Kegiatan ekspose ini menjadi tahapan krusial bagi pemerintah daerah dalam memverifikasi serta menunjukkan kesiapan pengembangan karier pegawai di lingkungan Kabupaten Aceh Timur,” ujarnya.

Sebagai instansi pembina manajemen kepegawaian nasional, BKN melakukan penelaahan terhadap aspek tata kelola, infrastruktur data, serta desain sistem informasi yang dipersiapkan Pemkab Aceh Timur.

Langkah tersebut juga merupakan kelanjutan dari komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi pengelolaan ASN. Sebelumnya, Pemkab Aceh Timur telah melaksanakan program *Profiling ASN* (ProASN) yang menyasar sekitar 1.000 ASN dari berbagai jenjang jabatan.

Program tersebut mencakup Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), administrator, pengawas, jabatan fungsional, hingga pelaksana. Profiling dilakukan untuk memetakan kompetensi dan potensi aparatur sebagai dasar pengembangan sumber daya manusia yang lebih akurat dan objektif.

Pemkab Aceh Timur berharap penerapan manajemen talenta ASN dapat berjalan optimal serta menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.***