Byklik.com | Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan perluasan akses pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas utama pemerintah. Upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta keterjangkauan biaya agar seluruh masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang layak.
Penegasan itu disampaikan Budi Gunadi Sadikin dalam The Second National Forum of the Indonesian Health Council 2026 bertema Strengthening Competence and Professionalism to Enhance Patient Safety and Quality of Care di Jakarta, Jumat, 30 Oktober 2026.
Untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan, Kementerian Kesehatan bersama Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) mendorong penguatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui pengembangan Advanced Clinical Training (ACT).
Dalam forum tersebut, dilakukan penandatanganan sembilan dokumen kerja sama penyelenggaraan ACT sebagai upaya memperluas kesempatan peningkatan kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan nonspesialis.
Menkes mengapresiasi langkah KKI bersama kolegium dalam mengembangkan skema peningkatan kompetensi melalui pertukaran pengetahuan dan keahlian antartenaga kesehatan.
“Jangan sampai kita menjaga kualitas dengan membatasi akses. Akses harus dibuka terlebih dahulu, kemudian secara bertahap kualitasnya kita tingkatkan. Tujuan akhirnya adalah bagaimana seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan akses yang mudah, kualitas yang baik, dan harga yang terjangkau,” ujar Budi.
Menurutnya, keterbatasan akses pelayanan kesehatan bukan hanya menjadi persoalan Indonesia, tetapi juga dihadapi sejumlah negara maju. Bahkan, masyarakat di beberapa negara harus menunggu berbulan-bulan untuk memperoleh tindakan medis tertentu.
Karena itu, diperlukan terobosan untuk memperluas ketersediaan tenaga kesehatan dengan kompetensi sesuai kebutuhan pelayanan masyarakat. Menkes berharap ACT dapat menjadi salah satu solusi mempercepat pemerataan kemampuan tenaga kesehatan melalui kolaborasi antarkolegium.
Ia juga mendorong pemberian apresiasi kepada tenaga kesehatan yang bersedia membagikan pengetahuan dan keahliannya kepada rekan sejawat.
Semangat berbagi tersebut dinilai penting agar semakin banyak tenaga kesehatan memiliki kemampuan memberikan pelayanan medis yang dibutuhkan masyarakat, termasuk di daerah yang masih kekurangan tenaga dengan kompetensi tertentu.
Sementara itu, Ketua KKI drg. Arianti Anaya menjelaskan, selama dua tahun terakhir KKI bersama konsil, kolegium, dan Majelis Disiplin Profesi (MDP) telah membangun sejumlah fondasi untuk memperkuat profesionalisme tenaga medis dan tenaga kesehatan.
Salah satu capaian yang dicatat adalah peningkatan pembinaan teknis keprofesian dari sekitar 13 ribu menjadi lebih dari 17 ribu tenaga medis dan tenaga kesehatan. KKI juga telah menghasilkan 24 program fellowship serta mengembangkan Sistem Informasi Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan (SI Ukom Nakes).
Melalui sistem tersebut, sebanyak 76 kolegium telah melaksanakan uji kompetensi nasional dengan jumlah peserta mencapai 159.414 orang.
Arianti mengatakan, ACT dikembangkan untuk menjawab kesenjangan kompetensi yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam standar pendidikan formal. Kebutuhan tersebut semakin penting seiring perkembangan teknologi medis dan tuntutan pelayanan kesehatan yang terus berubah.
Ia menjelaskan, ACT memiliki sasaran berbeda dengan program fellowship. Jika fellowship diperuntukkan bagi dokter spesialis yang ingin meningkatkan kompetensi menuju subspesialis, ACT dirancang bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan nonspesialis untuk memperoleh kompetensi klinis tambahan melalui pelatihan yang terstruktur dan terstandar.
Pengembangan ACT diharapkan dapat memperluas ketersediaan tenaga kesehatan dengan kemampuan klinis sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pemerataan akses pelayanan kesehatan tidak hanya bergantung pada penambahan fasilitas, tetapi juga didukung ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten.
