Berita Utama

RSUD Datu Beru Jalani Survei Akreditasi

Bambang Iskandar Martin
×

RSUD Datu Beru Jalani Survei Akreditasi

Sebarkan artikel ini
Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, memberikan arahan pada akreditasi RSUD Datu Beru, Jumat, 30 Oktober 2026. (Foto: Prokopim Aceh Tengah)

Byklik.com | Takengon – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Beru Takengon menjalani survei akreditasi berdasarkan standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 30–31 Oktober 2026. Kegiatan tersebut bertujuan mengevaluasi penerapan standar pelayanan, tata kelola rumah sakit, serta keselamatan pasien.

Survei yang berlangsung di Aula RSUD Datu Beru itu dihadiri Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, bersama tim surveyor dari Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit (LAM-KPRS), yakni Udin Bahruddin, Qadri Fauzi T., dan M. Jawad, Jumat, 30 Oktober 2026.

Dalam arahannya, Bupati Haili Yoga menegaskan bahwa akreditasi bukan sekadar penilaian administratif atau pemenuhan dokumen. Lebih dari itu, proses akreditasi harus menjadi sarana untuk memastikan seluruh standar pelayanan diterapkan secara konsisten dalam operasional rumah sakit.

“Jangan takut menghadapi survei. Apa yang dinilai adalah apa yang kita kerjakan dan apa yang sudah kita persiapkan. Jika ada kekurangan atau masukan dari tim surveyor, mari kita tindak lanjuti bersama,” kata Haili Yoga.

Ia meminta seluruh unsur rumah sakit, mulai dari jajaran manajemen, tenaga medis, tenaga kesehatan, hingga petugas pelayanan, memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Baca Juga  Wali Kota Langsa Salurkan Bantuan Anak Yatim Piatu Pascabencana

Menurut Haili, peningkatan mutu rumah sakit merupakan tanggung jawab seluruh unsur yang terlibat, bukan hanya direktur maupun tim akreditasi. Karena itu, setiap petugas harus memahami dan menjalankan tugas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Ia juga menekankan pentingnya pelayanan yang ramah, responsif, dan komunikatif. Petugas rumah sakit diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai prosedur pelayanan dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga pasien dan keluarga memperoleh informasi yang jelas selama menjalani perawatan.

Selain pembenahan pelayanan internal, Haili mendorong RSUD Datu Beru memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan rumah sakit lain di Kabupaten Aceh Tengah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung kesinambungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Tim Surveyor LAM-KPRS, Qadri Fauzi T., menjelaskan bahwa survei akreditasi mengacu pada standar Kementerian Kesehatan yang mencakup sejumlah aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit.

Aspek yang menjadi penilaian antara lain akses dan kontinuitas pelayanan, pengkajian pasien, pelayanan dan asuhan pasien, serta pelaksanaan program nasional.

Qadri menjelaskan, setiap tahapan pelayanan harus memiliki standar yang jelas, mulai dari proses penerimaan pasien, pemeriksaan dan penanganan medis, hingga perencanaan pemulangan pasien. Seluruh tahapan tersebut harus mengutamakan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Baca Juga  Ini Identitas Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam persiapan pelaksanaan survei akreditasi RSUD Datu Beru.

Menurut Qadri, survei selama dua hari tersebut diharapkan menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran rumah sakit untuk mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki sekaligus memperkuat penerapan standar pelayanan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Haili Yoga kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan RSUD Datu Beru.

Sebagai rumah sakit umum kelas B, RSUD Datu Beru memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Aceh Tengah dan wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, penerapan standar pelayanan, tata kelola yang baik, serta keselamatan pasien menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan kesehatan.

Melalui survei akreditasi tersebut, RSUD Datu Beru diharapkan dapat terus meningkatkan mutu pelayanan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.***