Byklik.com | Lhoksukon – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mempercepat pemulihan infrastruktur sumber daya air melalui penguatan tanggul dan tebing Daerah Aliran Sungai (DAS) Sawang. Penanganan ini didukung tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp11,2 miliar serta diselaraskan dengan rencana pembangunan Daerah Irigasi (DI) Jamuan untuk mengurangi risiko banjir dan memulihkan produktivitas pertanian.
Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi, mengatakan Sungai Sawang merupakan salah satu kawasan yang mengalami dampak terparah saat bencana hidrometeorologi melanda pada November 2025. Pemerintah daerah telah melakukan penguatan tebing menggunakan bronjong sepanjang 320 meter pada tahap pertama dan merencanakan penanganan lanjutan sepanjang 600 meter.
Percepatan pekerjaan dilakukan dengan memanfaatkan batu dari sekitar Sungai Sawang sebagai material penguat tanggul dan tebing. Pemanfaatan material lokal tersebut disepakati bersama unsur musyawarah pimpinan kecamatan (muspika), para keuchik, dan masyarakat agar pekerjaan tidak terkendala pasokan material dari luar wilayah.
“Dengan kesepakatan muspika, warga, dan Pak Keuchik, batu atau material ini digunakan langsung untuk penguatan tebing. Namun, material tersebut tidak dibolehkan untuk dijual keluar oleh pihak yang bekerja,” kata Tarmizi.
Selain memperkuat tebing, pemerintah daerah menilai normalisasi Sungai Sawang perlu dilakukan secara menyeluruh. Pascabencana, lebar aliran sungai bertambah dari sekitar 80 meter menjadi 130 meter sehingga penataan alur sungai diperlukan untuk mengurangi risiko luapan dan mendukung pembangunan infrastruktur permanen.
“Perlu normalisasi sungai sepanjang lebih kurang dua kilometer agar pembangunan jembatan permanen nanti bisa lebih tepat sasaran,” ujar Tarmizi.
Pembangunan jembatan permanen dibutuhkan untuk memulihkan konektivitas masyarakat di kawasan Sawang dan sekitarnya. Infrastruktur tersebut akan mendukung akses warga dari Gunci, Lhok Cut, Kubu, dan Blang Cut hingga menuju Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen.
Pemulihan DAS Sawang juga berjalan beriringan dengan rencana pembangunan DI Jamuan yang baru. Lokasinya direncanakan sekitar 600 meter dari bangunan lama yang mengalami kerusakan berat akibat bencana. Pembangunan jaringan irigasi tersebut ditargetkan dimulai pada awal 2027.
DI Jamuan diproyeksikan mampu mengairi sekitar 1.200 hektare persawahan dan memperkuat perlindungan di lima kecamatan, yakni Dewantara, Muara Batu, Sawang, Nisam, dan Banda Baro. Sistem irigasi ini juga direncanakan terhubung dengan DI Gunci untuk mendukung pengaturan aliran air secara lebih terpadu.
Keberadaan jaringan irigasi tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian sekaligus mendukung upaya pengurangan risiko banjir. Dengan demikian, pemulihan infrastruktur sumber daya air tidak hanya berfokus pada penanganan kerusakan, tetapi juga pada keberlanjutan kegiatan ekonomi masyarakat.
Wakil Kepala Perencanaan dan Pengendalian Analisis dan Evaluasi Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Imran, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama masyarakat yang memanfaatkan material lokal untuk mempercepat penguatan tebing Sungai Sawang.
Ia juga mendorong pemerintah kabupaten dan provinsi meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Balai Wilayah Sungai (BWS), agar penanganan jalan, jembatan, sungai, dan jaringan irigasi dapat berjalan terpadu.
“Kami berharap pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, berkoordinasi dengan baik melalui Kementerian PU. Di sini ada BPJN dan BWS sehingga penanganan jalan maupun sungai di Sawang dapat terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik,” kata Imran.
