Byklik.com | Jakarta – Pemerintah memaraf Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) sebagai langkah menuju pembaruan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi, adaptif terhadap perkembangan digital, dan memperkuat pelindungan data pribadi.
Paraf DIM tersebut dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Hendarsam Marantoko, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra, serta Kepala Biro Hukum Kementerian Luar Negeri Rayyanul Muniah Sangadji.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026.
Bima Arya menjelaskan, RUU Adminduk merupakan inisiatif DPR RI yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029. Setelah DIM diparaf bersama lintas kementerian dan lembaga, dokumen tersebut akan diserahkan kepada DPR RI untuk tahapan pembahasan selanjutnya.
“Hari ini kami melakukan paraf bersama lintas kementerian/lembaga untuk DIM yang kemudian akan diserahkan ke DPR RI segera,” ujar Bima kepada awak media.
Menurutnya, RUU Adminduk diarahkan untuk mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi, mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat pelindungan data pribadi.
Salah satu substansi strategis yang diatur dalam rancangan regulasi tersebut adalah penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Single Identity Number atau nomor identitas tunggal.
“Di sini juga diatur beberapa hal yang sangat strategis, termasuk juga penguatan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai Single Identity Number,” kata Bima.
Ia menjelaskan, NIK dapat menjadi identitas tunggal untuk mendukung integrasi data antarkementerian dan lembaga. Dengan sistem tersebut, akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar diharapkan menjadi lebih mudah. RUU itu juga mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan data kependudukan.
Sementara itu, Wakil Menteri PPN Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan, pembaruan regulasi administrasi kependudukan akan mendukung efektivitas pelayanan publik sekaligus memperkuat implementasi kebijakan Satu Data Indonesia.
Menurutnya, data kependudukan memiliki peran penting dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan pemerintah agar lebih terarah serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Karena pada dasarnya nanti informasi mengenai kependudukan ini adalah backbone dari semua upaya pemerintah untuk bisa hadir di tengah masyarakat,” jelas Febrian.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menambahkan, RUU Adminduk juga diarahkan untuk memperkuat pelindungan data pribadi di tengah perkembangan layanan digital. Salah satu aspek yang diatur adalah klasifikasi data kependudukan yang dapat diakses publik.
“Intinya dengan adanya Rancangan Undang-Undang ini, Administrasi Kependudukan, ini akan memperkuat perangkat regulasi kita memasuki dunia digital dan akan makin memperkuat lanskap digital Indonesia yang aman, sehat, dan berdampak,” tegas Nezar.
Melalui penyusunan RUU Adminduk, pemerintah berharap tata kelola data kependudukan semakin terintegrasi, pelayanan publik lebih efektif, dan keamanan data masyarakat semakin terjamin. Setelah DIM diserahkan, pembahasan bersama DPR RI akan menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan regulasi tersebut.
