Byklik.com | Banda Aceh – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh menerapkan pengawasan berbasis manajemen risiko terhadap barang impor, termasuk bahan kimia dan komoditas yang berpotensi memiliki fungsi ganda (dual use).
Langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi potensi pelanggaran ketentuan impor sekaligus mencegah penyalahgunaan barang yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan berbahaya.
Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Aceh, Leni Rahmasari, mengatakan pengawasan dilakukan melalui pemetaan profil penumpang, barang bawaan, barang kiriman, hingga perusahaan importir.
“Teman-teman yang melakukan pengawasan di bandara itu juga punya mitigasi risiko. Mereka punya pemetaan profil penumpang, profil barang bawaan, profil barang kiriman. Itu semua ada pemetaannya,” kata Leni, Senin, 26 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, pemetaan tersebut menjadi dasar bagi petugas untuk menentukan langkah pengawasan lebih lanjut. Jika ditemukan indikasi risiko yang memerlukan pendalaman, Bea Cukai akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), baik di bandara maupun pelabuhan.
Leni juga menyebutkan sinergi antarlembaga dilakukan dalam penanganan kasus penemuan pabrik sabu-sabu di Kabupaten Pidie. Namun, ia tidak memberikan keterangan lebih jauh karena perkara tersebut masih dalam proses penyidikan kepolisian.
“Saat ini masih dalam proses penyidikan dan itu memang sudah di ranahnya Kepolisian Republik Indonesia, sehingga tidak dalam wewenang saya untuk menyampaikan seperti apa proses lebih detail lagi,” ujarnya.
Dalam pengawasan bahan kimia dan cairan impor, Bea Cukai terlebih dahulu mengidentifikasi kode klasifikasi barang atau Harmonized System Code (HS Code). Kode tersebut digunakan untuk menentukan ketentuan impor yang berlaku terhadap suatu komoditas, termasuk apakah barang tersebut bebas diimpor, dibatasi, atau dilarang.
Informasi mengenai ketentuan impor dapat ditelusuri melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW). Apabila suatu barang termasuk kategori pembatasan, importir wajib memenuhi persyaratan dan memperoleh izin dari kementerian atau lembaga terkait.
Persyaratan tersebut dapat berupa izin dari Kementerian Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Perdagangan, atau Kementerian Kesehatan, bergantung pada jenis barang dan ketentuan yang berlaku.
“Kalau ada barang kimia, Bea Cukai harus tahu dahulu HS Code-nya apa. Kemudian nanti kita cek, barang ini masuk kelompok yang mana, apakah dia boleh masuk, larangan, atau pembatasan,” jelas Leni.
Menurutnya, bahan kimia memiliki beragam jenis dan turunan klasifikasi. Karena itu, setiap komoditas harus diperiksa berdasarkan kode masing-masing agar pengawasannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengawasan juga mencakup barang bawaan penumpang dan impor perusahaan. Untuk barang bawaan penumpang, petugas mengacu pada ketentuan kepabeanan serta informasi mengenai barang yang dibawa atau dilaporkan. Sementara itu, dalam kegiatan impor perusahaan, petugas memeriksa pemberitahuan impor barang beserta HS Code yang dicantumkan importir.
Informasi tersebut menjadi dasar untuk memetakan tingkat risiko dan menentukan kebutuhan pemeriksaan lebih lanjut.
Leni menegaskan, suatu barang tidak serta-merta dianggap berbahaya hanya karena berpotensi disalahgunakan. Penilaian tetap mempertimbangkan karakteristik barang, profil importir, serta kesesuaian tujuan penggunaannya.
“Kalau berdasarkan pemetaan dari manajemen risiko itu perlu melakukan pendalaman, tentunya kami akan bersinergi dengan APH lain untuk melakukan pendalaman,” katanya.
Selain bahan kimia, Bea Cukai juga mengawasi komoditas yang tergolong dual use, yakni barang yang dapat digunakan untuk kebutuhan umum, tetapi berpotensi dimanfaatkan untuk tujuan lain.
Leni mencontohkan pupuk NPK yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium. Pupuk tersebut digunakan untuk kebutuhan pertanian, tetapi bahan dalam kelompok tersebut juga dapat memiliki potensi pemanfaatan lain.
Meski demikian, keberadaan komoditas yang memiliki fungsi ganda tidak otomatis menjadikannya barang berbahaya. Penilaian tetap dilakukan melalui pemetaan risiko, pemeriksaan profil importir, dan penelusuran tujuan penggunaan barang.
Melalui pendekatan berbasis manajemen risiko dan koordinasi dengan aparat penegak hukum, Kanwil DJBC Aceh berupaya memastikan kegiatan impor berjalan sesuai ketentuan sekaligus memperkuat deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan barang yang masuk ke Indonesia.
