Byklik.com | Pontianak – Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan menetapkan AB (45) sebagai tersangka dalam kasus dugaan peredaran kayu olahan ilegal di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.
Penyidik kini mengembangkan perkara untuk menelusuri pihak lain yang diduga terlibat, mulai dari pemilik dan penampung hingga jaringan distribusi kayu antarkabupaten.
Kasus ini terungkap setelah petugas mengamankan satu unit truk bermuatan kayu olahan jenis ulin dan meranti di Jalan Trans-Kalimantan, Desa Subah, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Selasa, 20 Oktober 2026 dini hari.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, mengatakan penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola hasil hutan nasional. Menurutnya, penegakan hukum diperlukan untuk memastikan kayu yang beredar di pasar berasal dari sumber yang sah sekaligus melindungi pelaku usaha yang mematuhi ketentuan.
“Peredaran kayu ilegal merusak tata kelola karena kayu yang diperoleh dan diperdagangkan di luar ketentuan dapat masuk ke pasar dan berhadapan langsung dengan produk dari pelaku usaha yang memenuhi seluruh kewajibannya. Ini menciptakan persaingan yang tidak sehat,” kata Dwi dalam keterangannya, Kamis, 22 Oktober 2026.
Ia menambahkan, pengawasan dan pencegahan perlu diperkuat agar peredaran kayu ilegal dapat ditekan sejak dari sumbernya.
Truk Bermuatan Kayu Ulin dan Meranti Diamankan
Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom, menjelaskan bahwa pengungkapan perkara bermula dari Operasi Penegakan Hukum Peredaran Hasil Hutan yang dilaksanakan melalui Seksi Wilayah III Pontianak.
Dalam operasi tersebut, petugas menghentikan truk Mitsubishi bernomor polisi KB 8815 DD yang dikemudikan AB. Pemeriksaan menemukan muatan kayu olahan jenis ulin dan meranti dalam bentuk balok dengan berbagai ukuran.
Saat diminta menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), AB tidak dapat menunjukkan dokumen legalitas pengangkutan kayu tersebut. Petugas kemudian mengamankan AB beserta truk dan seluruh muatan kayu untuk kepentingan penyidikan.
Berdasarkan pemeriksaan awal, AB mengaku mengangkut kayu atas perintah seseorang berinisial SY, yang disebut sebagai pemilik kayu asal Desa Rasau, Kabupaten Kubu Raya. AB juga menyampaikan bahwa kayu tersebut akan dikirim ke salah satu toko bangunan dan tempat penggergajian kayu (sawmill) di Kabupaten Kubu Raya.
Keterangan itu masih didalami penyidik untuk menelusuri pihak yang menguasai kayu, rantai pengangkutan, penerima, serta pihak lain yang diduga berkaitan dengan peredarannya.
Penyidik Telusuri Dugaan Jaringan Antarkabupaten
Leonardo mengatakan, penindakan terhadap AB menjadi pintu masuk untuk mengembangkan penyidikan dan menelusuri mata rantai peredaran kayu ilegal di Kalimantan Barat.
“Penindakan terhadap kasus ini bukan akhir dari penanganan perkara. Justru dari sini kami memperoleh informasi untuk menelusuri siapa yang berada di belakang peredaran kayu tersebut, termasuk pihak yang diduga sebagai pemilik, penampung, penerima, maupun pihak lain yang terlibat,” ujar Leonardo.
Penyidik juga mendalami dugaan pencucian kayu ilegal serta kemungkinan jaringan peredaran yang berkaitan dengan Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya. Penelusuran dilakukan untuk mengetahui asal-usul kayu, proses pengangkutan, penampungan, hingga masuknya kayu tersebut ke rantai perdagangan.
Saat ini, AB dititipkan di Rumah Tahanan Polda Kalimantan Barat. Sementara itu, truk Mitsubishi bernomor polisi KB 8815 DD beserta muatan kayu ulin dan meranti diamankan di Kantor Seksi Wilayah III Pontianak sebagai barang bukti.
Tersangka Terancam Hukuman Lima Tahun Penjara
Dalam perkara ini, penyidik menjerat AB dengan Pasal 12 huruf e juncto Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Pasal yang disangkakan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp2,5 miliar.
Kementerian Kehutanan menyatakan akan terus memperkuat pencegahan dan pengawasan peredaran hasil hutan untuk menjaga kelestarian sumber daya hutan, memastikan kayu yang beredar berasal dari sumber yang sah, serta mendukung iklim usaha yang sehat bagi pelaku usaha yang mematuhi ketentuan.
Penyidikan kasus ini masih berlangsung. Dugaan keterlibatan pihak lain dan jaringan distribusi kayu ilegal akan ditelusuri lebih lanjut berdasarkan hasil pengembangan perkara.***
