Byklik.com | Malang – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Ia menegaskan, kepala daerah harus mampu membuka peluang ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan menuju Indonesia Emas 2045.
“Mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi harus peduli juga pada lingkungan,” ujar Bima saat menjadi pembicara kunci dalam The 4th International Conference on Public Administration and Governance (ICoPAG) 2026 di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu, 21 Oktober 2026.
Bima menjelaskan, pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 harus berangkat dari pemahaman tentang masa depan yang ingin diwujudkan. Visi tersebut, menurutnya, perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang tepat agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.
Ia mengingatkan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan yang mampu menciptakan kesempatan ekonomi secara merata sekaligus menjaga kualitas lingkungan untuk generasi mendatang.
Dalam konteks tersebut, Bima menyoroti pengembangan pekerjaan hijau atau green jobs sebagai peluang untuk memperluas lapangan kerja di sektor yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan potensi tersebut dalam menyusun kebijakan ekonomi, terutama untuk menjawab kebutuhan pekerjaan bagi generasi muda.
Selain itu, Bima menekankan pentingnya kepekaan kepala daerah dalam memahami kebutuhan masyarakat. Kebijakan pembangunan, katanya, harus mampu menjawab persoalan ekonomi sekaligus memperhatikan kualitas lingkungan dan kebutuhan warga.
Ia juga mendorong pemerintah daerah melibatkan generasi muda sejak tahap perencanaan pembangunan. Menurutnya, anak muda perlu diberi ruang untuk menyampaikan gagasan dan kebutuhan, mulai dari lapangan pekerjaan, ruang publik, transportasi, hingga penataan kota.
“Wali kota, bupati enggak boleh hanya menyasar anak muda ketika musim pemilu tiba. Gubernur juga harus mengundang mahasiswa untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan,” tegasnya.
Bima menambahkan, pelibatan masyarakat harus didukung pola kerja pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif. Forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), menurutnya, perlu memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Ia secara khusus menyoroti pentingnya keterlibatan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
“Partisipasinya bukan hanya seremoni, tapi meaningful participation atau partisipasi bermakna,” pungkas Bima.
