Byklik.com | Jakarta – Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan sektor kelautan dan perikanan serta pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Upaya tersebut membutuhkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program sesuai dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya percepatan program tersebut saat memimpin Rapat dan Press Release Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Kelautan dan Perikanan serta Fasilitas Perumahan dan Permukiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.
Rapat itu dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Teddy Paul H. Siagian.
Tito meminta kementerian dan lembaga terkait memastikan program yang telah direncanakan segera direalisasikan. Ia juga mengimbau pemerintah daerah (pemda) mendukung pelaksanaan program di lapangan, mengingat waktu yang tersisa pada 2026 semakin terbatas.
“Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak berhenti terus melakukan percepatan pemulihan rehabilitasi, rekonstruksi pascabencana Sumatera,” ujar Tito.
Dalam rapat tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memaparkan sejumlah program rehabilitasi dan rekonstruksi sektor kelautan dan perikanan yang dilaksanakan pada 2026.
Program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meliputi rehabilitasi tambak, kolam, dan keramba; bantuan ekskavator; bantuan perebusan garam; bantuan sarana pengolahan dan kotak pendingin (cool box); bantuan mesin dan kapal penangkapan ikan; serta bantuan alat penangkap ikan.
Trenggono juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan program tersebut, termasuk rehabilitasi infrastruktur pelabuhan perikanan yang terdampak bencana.
Selain sektor kelautan dan perikanan, pemerintah mempercepat pembangunan huntap bagi masyarakat yang kehilangan rumah maupun lahan akibat bencana. Kementerian PKP menargetkan pembangunan 26.036 unit huntap relokasi terpusat di tiga provinsi terdampak selama 2026–2027.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 21.228 unit dialokasikan untuk Aceh, 3.707 unit untuk Sumatera Utara, dan 1.101 unit untuk Sumatera Barat.
Tito menjelaskan, pembangunan kompleks huntap oleh Kementerian PKP terutama diperuntukkan bagi warga yang kehilangan rumah dan lahan atau tinggal di kawasan berbahaya sehingga tidak memungkinkan untuk kembali ke lokasi semula.
“Yang kompleks itu dikerjakan oleh PKP ini terutama yang rumahnya, tanahnya sudah habis, sudah enggak ada lagi atau di daerah merah, satu kampung hilang, otomatis dibangunkan lagi kompleks oleh PKP,” ujar Tito.
Menurut Tito, salah satu kendala yang perlu segera diselesaikan ialah penyediaan lahan untuk pembangunan kompleks huntap. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah membantu menuntaskan persoalan tersebut agar pembangunan berjalan sesuai target.
Ia juga mengingatkan bahwa pemulihan pascabencana menghadapi tantangan besar karena bencana melanda 53 kabupaten/kota di tiga provinsi. Banjir dan tanah longsor susulan turut menghambat rehabilitasi dan rekonstruksi, bahkan merusak kembali sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki.
“Kita terus bekerja, tapi alamnya begitu, kita enggak bisa lawan,” kata Tito.
Meski menghadapi berbagai kendala, Tito menegaskan pemerintah pusat dan daerah akan terus bekerja memulihkan kehidupan masyarakat terdampak. Koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diharapkan mempercepat pemulihan berbagai sektor, termasuk kelautan dan perikanan serta penyediaan hunian yang layak.
“Kita tidak menyerah, kita terus bekerja untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
