Byklik.com | Jakarta – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, mengapresiasi kinerja Kementerian Pertanian dalam mendorong pencapaian swasembada beras nasional.
Menurut dia, target swasembada yang semula direncanakan tercapai dalam empat tahun sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto berhasil dicapai dalam waktu satu tahun.
Apresiasi tersebut disampaikan Budiman pada Selasa, 20 Oktober 2026, bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kita tahu target Pak Presiden untuk swasembada adalah empat tahun. Namun, Kementerian Pertanian di bawah Pak Amran berhasil mencapainya dalam waktu satu tahun. Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi,” ujar Budiman.
Ia menilai, pencapaian swasembada beras memiliki arti strategis di tengah ancaman perubahan iklim, fenomena El Niño, dan ketidakpastian geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasok pangan global. Karena itu, peningkatan produksi dalam negeri dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.
Produksi Beras Meningkat
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan dengan 2024 yang tercatat sebesar 30,62 juta ton.
Pada periode yang sama, produksi padi mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), dengan luas panen sekitar 11,32 juta hektare.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan pencapaian swasembada pangan pada 7 Januari 2026 di Karawang, Jawa Barat. Pencapaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian pangan nasional.
Meski demikian, keberlanjutan produksi, stabilitas pasokan, dan keterjangkauan harga beras tetap menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan agar manfaat swasembada dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Penyerapan Gabah Perkuat Cadangan Pangan
Selain peningkatan produksi, penguatan cadangan pangan pemerintah dan penyerapan hasil panen dalam negeri menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional.
Perum BULOG melaporkan, hingga 8 Oktober 2026, pengadaan gabah dan beras dalam negeri mencapai 4.115.014 ton setara beras atau 102,88 persen dari target penugasan pemerintah sebesar empat juta ton.
Realisasi tersebut melampaui pengadaan sepanjang 2025 yang mencapai 3.191.969 ton setara beras.
Penyerapan hasil panen dalam negeri berperan dalam memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP), menjaga ketersediaan pasokan, serta mendukung pemasaran hasil panen petani.
Sementara itu, produksi beras nasional selama Januari hingga Agustus 2026 dilaporkan mencapai 25,29 juta ton. Adapun stok CBP pada September 2026 tercatat sekitar 4,61 juta ton.
Cadangan tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mengantisipasi risiko gangguan produksi dan menjaga ketersediaan beras bagi masyarakat.
Kesejahteraan Petani Menjadi Perhatian
Budiman menegaskan, keberhasilan pembangunan pertanian tidak cukup diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan petani.
Berdasarkan data BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2026 mencapai 131,11 atau meningkat 1,49 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
“Keberhasilan sektor pertanian tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga dari kesejahteraan petaninya. Ketika produksi meningkat dan nilai tukar petani membaik, ini menjadi sinyal positif bahwa pembangunan pertanian memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” katanya.
Menurut Budiman, peningkatan produksi perlu diikuti dengan kebijakan yang mampu menjaga pendapatan petani, memperkuat posisi mereka dalam rantai pasok, serta memastikan hasil pembangunan pertanian memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
Ia menambahkan, sektor pertanian memiliki keterkaitan erat dengan agenda pengentasan kemiskinan karena sebagian masyarakat yang rentan secara ekonomi menggantungkan penghidupannya pada sektor tersebut.
Oleh sebab itu, peningkatan produktivitas pertanian perlu berjalan beriringan dengan penguatan pendapatan petani dan perluasan kesempatan ekonomi di wilayah perdesaan.
Sinergi untuk Menjaga Swasembada
Budiman menilai, tantangan selanjutnya adalah mempertahankan capaian swasembada beras dalam jangka panjang. Upaya tersebut membutuhkan konsistensi kebijakan, pemeliharaan produktivitas, stabilitas harga, dan peningkatan kesejahteraan petani.
“Ke depan, tantangannya adalah menjaga agar swasembada ini berkelanjutan. Produksi harus tetap kuat, cadangan pangan harus terjaga, dan kesejahteraan petani harus terus meningkat. Dengan begitu, sektor pertanian bukan hanya menjadi penopang ketahanan pangan, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, petani, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempertahankan peningkatan produksi sekaligus memperluas manfaat pembangunan pertanian.
“Sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar keberhasilan tersebut dapat dipertahankan dalam jangka panjang,” jelasnya.
Dengan demikian, keberlanjutan swasembada beras tidak hanya bergantung pada kemampuan meningkatkan produksi, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan cadangan pangan, keterjangkauan harga bagi konsumen, dan peningkatan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama sektor pertanian.***
