Byklik.com | Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh, bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Ibnu Basuki Widodo, menganugerahkan penghargaan Percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Aceh Tahun 2026 kepada 15 desa dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh, Rabu (21 Oktober 2026).
Penganugerahan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap desa-desa yang berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Program ini juga diharapkan mendorong penerapan prinsip-prinsip antikorupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara lebih luas.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, para bupati dan wali kota se-Aceh, kepala desa, keuchik, reje, dan penghulu penerima penghargaan, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh, Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Provinsi Aceh, para inspektur kabupaten/kota, serta kepala dinas yang membidangi pemerintahan desa dan komunikasi serta informatika.
Dalam sambutannya, Dek Fadh mengapresiasi KPK RI atas inisiatif dan komitmennya dalam mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang berintegritas. Menurutnya, desa memiliki peran strategis dalam pembangunan sehingga setiap kebijakan dan anggaran yang dikelola harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemerintahan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Dek Fadh.
Ia menegaskan, pencegahan korupsi harus menjadi komitmen bersama yang diwujudkan melalui keterbukaan informasi anggaran, pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.
Kepada 15 desa penerima penghargaan, Dek Fadh menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas kerja keras perangkat desa bersama masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan amanah.
Ia berharap penghargaan tersebut tidak sekadar menjadi pengakuan atas capaian yang telah diraih, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Dek Fadh juga meminta desa-desa percontohan menjadi teladan bagi desa lainnya di Aceh. Untuk itu, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan oleh pemerintah kabupaten/kota bersama perangkat daerah terkait perlu terus diperkuat agar praktik tata kelola pemerintahan yang baik dapat diterapkan secara lebih luas.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, menjelaskan pentingnya pemahaman mengenai korupsi dan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Ia mengapresiasi kesungguhan Pemerintah Aceh dalam menjalankan program Percontohan Desa Antikorupsi sekaligus mengucapkan selamat kepada 15 desa penerima penghargaan tahun ini.
Ibnu menegaskan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi harus disertai upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi. Pendekatan tersebut sejalan dengan trisula pemberantasan korupsi yang diterapkan KPK, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
Ia juga memaparkan persoalan korupsi di Indonesia, termasuk penyalahgunaan dana desa. Menurut data yang disampaikan Ibnu, sepanjang 2016 hingga 2023 tercatat 869 kasus korupsi dana desa.
Angka tersebut menjadi pengingat bahwa pengelolaan dana desa membutuhkan pengawasan yang kuat dan keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dapat digunakan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat bagi warga.
Ibnu turut mengidentifikasi sejumlah persoalan yang berpotensi membuka peluang korupsi di lingkungan pemerintahan desa. Persoalan tersebut antara lain rendahnya transparansi pengelolaan anggaran, belum aktifnya saluran pengaduan masyarakat, minimnya partisipasi warga dalam mengawasi pembangunan, serta belum kuatnya budaya kerja antikorupsi.
Karena itu, ia mendorong pemerintah desa membangun sistem tata kelola yang terbuka, memperkuat pengawasan internal, serta memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan menyampaikan pengaduan.
Pada kesempatan tersebut, Ibnu juga menyampaikan tujuh pesan pemberantasan korupsi sebagai pengingat bagi aparatur desa agar senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan amanah. Pesan-pesan itu menekankan pentingnya komitmen bersama untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.
Melalui program Percontohan Desa Antikorupsi, KPK berharap nilai-nilai integritas tidak sekadar menjadi formalitas untuk memenuhi indikator penilaian, tetapi benar-benar diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehari-hari.
Adapun 15 desa penerima penghargaan Percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Aceh Tahun 2026 adalah:
- Gampong Meunasah Timu, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen.
- Desa Amiria Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue.
- Gampong Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.
- Kampung Tanjung Mancang, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang.
- Gampong Pasi Pinang, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat.
- Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah.
- Gampong Kabong, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya.
- Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang.
- Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie.
- Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam.
- Gampong Dayah Timu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya.
- Kampung Kota Rikit Gaib, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues.
- Gampong Seuneubok, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe.
- Kampung Kuteni Reje, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah.
- Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa.
Penganugerahan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah desa di Aceh dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, dan pengawasan berkelanjutan menjadi faktor penting agar dana desa dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan warga.
Pemerintah Aceh bersama KPK dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan terus memperkuat sinergi agar pencegahan korupsi diterapkan secara konsisten, mulai dari tingkat gampong hingga pemerintahan yang lebih tinggi.
