Byklik.com | Banda Aceh – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sanitasi pascabencana di tujuh kabupaten di Aceh. Program ini difokuskan pada pemulihan fungsi tempat pemrosesan akhir (TPA) agar pelayanan persampahan kembali optimal sekaligus menekan risiko pencemaran lingkungan.
Tujuh kabupaten yang menjadi sasaran penanganan tersebut adalah Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Bireuen, Aceh Timur, dan Aceh Utara. Pekerjaan meliputi peningkatan kapasitas landfill, pembangunan instalasi pengolahan air lindi, perbaikan jalan akses, serta pembangunan fasilitas pendukung sesuai kebutuhan masing-masing TPA.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya mencakup perbaikan jalan dan bangunan yang rusak, tetapi juga pemulihan layanan dasar bagi masyarakat.
“Pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar,” kata Dody dalam keterangamn tertulis, Senin, 19 Oktober 2026.
Penanganan yang dilaksanakan melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Provinsi Aceh tersebut mencakup sejumlah pekerjaan strategis di tujuh kabupaten.
Di Kabupaten Aceh Tamiang, rehabilitasi dan peningkatan TPA Kampung Durian hampir rampung. Pekerjaan meliputi penambahan satu sel landfill baru seluas 1,1 hektare, pembangunan instalasi pengolahan air lindi, serta peningkatan jalan akses sepanjang satu kilometer.
Di Kabupaten Bireuen, rehabilitasi TPA Blang Beururu mencakup peningkatan kapasitas landfill seluas 1,46 hektare, pembangunan dinding penahan tanah sepanjang 153,65 meter, dan perbaikan jalan akses sepanjang 570,26 meter.
Sementara itu, TPA Teupin Keubeu di Kabupaten Aceh Utara menjadi salah satu prioritas karena melayani sekitar 641 ribu jiwa di 25 kecamatan. Fasilitas tersebut menangani sampah hingga 85 ton per hari.
Pekerjaan di TPA Teupin Keubeu meliputi pembangunan landfill seluas 1,2 hektare, instalasi pengolahan air lindi, perbaikan akses, serta pembangunan fasilitas pendukung lainnya.
Di Kabupaten Pidie Jaya, peningkatan kapasitas TPA Blang Awe dilakukan melalui pembangunan sel landfill seluas 0,71 hektare pada bagian bawah dan 1,04 hektare pada bagian atas. Pekerjaan juga mencakup pembangunan dinding penahan tanah sepanjang 352,64 meter dan perbaikan jalan akses sepanjang 985,5 meter.
Adapun di Kabupaten Aceh Tengah, penanganan TPA Uwer Tetemi meliputi peningkatan satu sel landfill seluas 0,65 hektare, pembangunan sistem pelapis kedap atau liner, pemasangan pipa air lindi, pembangunan dinding penahan tanah, jalan operasional, serta instalasi pengolahan air lindi.
Di Kabupaten Aceh Tenggara, peningkatan TPA Selamat Indah mencakup pembangunan satu sel landfill seluas 0,41 hektare, sistem pengolahan air lindi, dinding penahan tanah, jalan operasional, dan infrastruktur pendukung lainnya.
Sementara itu, penanganan TPA Lhok Tujoh di Kabupaten Aceh Timur difokuskan pada pembangunan dinding penahan tanah sepanjang 320 meter dan penataan sampah yang telah ada.
Kepala BPBPK Aceh, Tommy Permadhi, mengatakan percepatan pekerjaan dilakukan untuk memastikan infrastruktur sanitasi yang terdampak bencana kembali berfungsi dengan kapasitas yang lebih baik.
“Penanganan ini kami lakukan untuk mempercepat pemulihan layanan persampahan pascabencana. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pekerjaan di lapangan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan target, sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya,” ujar Tommy.
Kementerian PU menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sanitasi di tujuh kabupaten tersebut selesai pada akhir November 2026. Pelaksanaan pekerjaan terus dipantau dengan memperhatikan kebutuhan di lapangan, kualitas pembangunan, serta keberlanjutan fungsi infrastruktur.
Pemulihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan persampahan, menjaga kualitas lingkungan, dan mendukung pemulihan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak bencana. Melalui program “2 Tahun Gerak Nyata”, Kementerian PU menegaskan komitmennya mempercepat pemulihan infrastruktur dasar agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
