Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle untuk ketujuh kalinya sejak memerintah pada 2024. Banyak yang berubah kali ini, termasuk pergantian Kepala Polri, dari Listyo Sigit Prabowo ke Suyudi Ario Seto yang seolah menjawab tuntutan publik.
Namun, ada beberapa nama yang masih bertaham di kabinet meski memiliki rapor merah, bahkan ada yang diberikan keluasan wewenang dalam jabatan rangkap.
Banyak pengamat menilai, aroma kekuasaan masih tercium dalam perombakan kali ini. Beberapa pimpinan partai politik dan pejabat yang memiliki hubungan dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo masih dipertahankan. Kondisi ini membuktikan kalau Prabowo belum sepenuhnya lepas dari bayang-bayang Jokowi.
Ada juga yang menilai Prabowo melepaskan beban pengaruh Jokowi secara bertahap untuk menghindari benturan kekuasaan yang mempengaruhi kinerja pemerintahan. Beberapa pejabat “titipan” Jokowi ditarik ke dalam agar lebih bisa dikontrol, alih-alih membuang sepenuhnya tanpa jabatan yang berisiko melakukan manuver politik. Secara bertahap, jaringan pengaruh Jokowi dikebiri sebelum dihilangkan sama sekali.
Pejabat yang diganti tidak sepenuhnya berdasarkan kinerja buruk. Ada sebab lain yang hanya Presiden yang tahu. Tidak terbantahkan, ada kepentingan agenda pemilu 2029 mendatang. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif Presiden sehingga pertimbangan kinerja, kapasitas, dan integritas tidak selalu menjadi pertimbangan utama.
Di sinilah kepentingan yang lebih besar sebenarnya sedang dipertaruhkan. Perombakan yang harusnya membuat kinerja menjadi lebih baik, malah menjadi beban karena tidak menempatkan menteri dan pejabat yang berkapasitas dan berintegritas.
Kritik publik terhadap kabinet gemuk ternyata belum disahuti Presiden Prabowo. Alih-alih mengurangi jumlah kementerian dan lembaga, Prabowo malah menambah jumlah pejabat, mulai dari Penasihat Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden, dan berbagai lembaga lainnya.
Dibandingkan dengan jumlah di era pemerintahan Presiden SBY dan Jokowi, Kabinet Merah Putih masih terlalu gemuk. Di banyak kesempatan, Prabowo sering menjawat kritik dengan menyebutkan banyaknya kemernterian itu untuk kemajuan bangsa. Entah kemajuan di mana yang dimaksud sebab dilihat dari aspek ekonomi, sosial, dan hukum, kinerja pemerintah Indonesia justru terus menurun.
Ironisnya, Prabowo sering menyontohkan Timor Leste yang memiliki jumlah kementerian padahal negara itu lebih kecil dari Indonesia, dengan jumlah penduduk yang juga jauh lebih kecil. Entah mengapa Prabowo lebih sering menyontohkan Timor Leste yang bekas provinsi ke 27 di Indonesia, dan tidak mengambil contoh pemerintahan Amerika Serikat dengan hanya 15 kementerian.
Padahal luas negara jumlah penduduk jauh lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia. Soal kemajuan, semua orang tahu AS adalah salah satu negara terkuat di dunia.
Kabinet obesitas–meminjam istilah Rocky Gerung yang kini menjadi salah satu Wantimpres–menambah beban Pemerintahan Prabowo. Tumpang tindih tugas dan wewenang, serta sistem koordinasi menjadi lebih panjang dan rentan masuk angin berbagai kepentingan.
Terakhir, Prabowo dinilai mencoba membungkam daya kritik para tokoh dengan memasukkannya dalam lingkar kekuasaan. Pola ini dikhawatirkan menjadi strategi untuk membungkam daya kritis masyarakat.
Jadi, seberapa efektif perombakan kabinet kali ini, waktu akan menjawabnya.[]
