Byklik.com | Banda Aceh – Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Aceh. Upaya tersebut dibahas dalam diskusi penanganan rehab-rekon yang berlangsung di Ruang Potensi Daerah, Banda Aceh, Rabu, 30 September 2026.
Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, ST, M.Si., didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Ir. T. Robby Irza, S.SiT, MT, mengikuti kegiatan tersebut bersama Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Dr. Lilik Kurniawan, S.T., M.Si., Asisten Deputi PRB Dr. Andre Notohamijoyo, para pakar kebencanaan, pemerintah kabupaten/kota, serta jajaran SKPA terkait.
Taufik mengatakan diskusi tersebut diperlukan untuk menyinkronkan langkah penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus mengevaluasi berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.
“Kita harapkan proses rehab-rekon ini bisa terus dipacu dan kami mohon juga masukan serta evaluasi terkait hal ini dari Kemenko PMK, agar penanganan bencana dapat berjalan lebih baik dan masyarakat segera pulih,” ujar Taufik.
Menurutnya, percepatan rehab-rekon perlu menjadi perhatian karena Aceh mulai memasuki periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga akhir tahun. Kondisi tersebut membutuhkan kesiapsiagaan sekaligus percepatan pemulihan infrastruktur dan masyarakat terdampak.
Dalam diskusi itu, T. Robby Irza melaporkan sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian pemerintah Aceh. Di antaranya penyelesaian lahan untuk hunian tetap (huntap), optimalisasi posko di kabupaten/kota, normalisasi sungai dan infrastruktur pengendali banjir, serta penguatan standar operasional prosedur (SOP) kebencanaan.
Robby juga menekankan pentingnya penguatan pendataan dan pelaporan program rehab-rekon yang dilaksanakan kementerian dan lembaga. Sinkronisasi data dinilai diperlukan agar pemerintah kabupaten/kota memperoleh informasi utuh mengenai program yang berjalan dan mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan.
Selain itu, Robby melaporkan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) yang terus didorong percepatannya untuk mendukung penanganan pascabencana.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Dr. Lilik Kurniawan, mengatakan pemerintah pusat telah membentuk tim pengarah dan tim pakar untuk mendukung percepatan rehab-rekon di Aceh.
“Kita harus bersama-sama bergerak membangun kembali Aceh dan masyarakatnya, sambil tetap siaga mengantisipasi potensi bencana berikutnya,” kata Lilik.
Lilik juga meminta pemerintah kabupaten/kota memastikan pendampingan dan pengawalan pelaksanaan rehab-rekon berjalan dengan baik. Berbagai persoalan yang muncul dalam proses pemulihan, termasuk isu-isu sensitif, perlu dikawal secara bersama agar penanganannya lebih efektif dan tepat sasaran.
Para pakar kebencanaan dalam diskusi tersebut turut menyampaikan sejumlah masukan dan rekomendasi untuk memperkuat langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pemulihan Aceh pascabencana hidrometeorologi.
