Byklik.com | Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) mendorong pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengatakan Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi juga membangun karakter dan mengembangkan potensi anak dari keluarga miskin. Program tersebut diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga yang masuk desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Anak-anak (dari keluarga) miskin yang sudah gelap (harapannya), sekarang (di Sekolah Rakyat) pengin jadi dokter, tentara, ingin jadi polisi, ada jalannya. Jadi, Sekolah Rakyat ini betul-betul jembatan emas mereka membangun harapan baru,” kata Agus saat menerima audiensi Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan Sukirman di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa, 29 September 2026.
Menurut Agus, sistem pendidikan berasrama memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dan mengembangkan potensi tanpa terlalu terbebani kondisi ekonomi keluarga.
Ia menjelaskan, calon siswa terlebih dahulu diverifikasi melalui kunjungan langsung ke rumah untuk memastikan kesesuaian data DTSEN dengan kondisi keluarga. Hasil verifikasi kemudian dibahas di tingkat kabupaten sebelum calon siswa ditetapkan bupati dan disampaikan kepada Menteri Sosial.
“Target maksimalnya ke depan 2.500 siswa untuk SD, SMP, dan SMA. Sekarang masih berkapasitas 1.000-1.500,” ujar Agus.
Pekalongan Siapkan Lahan 8,1 Hektare
Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyatakan kesiapan menyediakan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
Plt. Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 8,1 hektare berstatus hak pakai di Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni.
“Sekolah Rakyat itu di Kedungwuni. Itu kecamatan strategis karena kecamatan kedua terbesar setelah Kajen, dengan pusat pertumbuhan ekonomi yang cukup lumayan dan tingkat mobilitas warga juga sangat tinggi,” kata Sukirman.
Pemkab Pekalongan juga menyatakan siap memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan. Pemerintah daerah berharap pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah tersebut dapat direalisasikan pada 2027.
Agus mengatakan pemerintah terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat permanen di berbagai daerah. Dari target 200 sekolah permanen yang disebut sedang dikejar pemerintah pada tahun ini, sebanyak 158 lokasi disebut telah tersedia.
“Kita sedang berjuang supaya pembangunan Sekolah Rakyat permanen di tahun ini 200. Sekarang baru ada 158. Kalau kemudian Pekalongan bisa mengejar itu, mudah-mudahan bisa ikut tahun ini,” ujarnya.
Kemensos juga telah menetapkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 149/HUK/2026 tentang delapan lokasi tambahan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Keputusan tersebut ditetapkan pada 4 September 2026.
Pengentasan Kemiskinan Dilakukan Terpadu
Agus mengatakan Sekolah Rakyat merupakan salah satu bagian dari pendekatan pemerintah dalam menangani kemiskinan. Menurut dia, intervensi terhadap keluarga miskin perlu dilakukan secara terpadu dan tidak hanya berfokus pada pendidikan anak.
“Kalau misalnya nanti di Pekalongan ada Sekolah Rakyat, saya pikir itu sebagai salah satu hal yang luar biasa. Walaupun ini untuk orang miskin, tetapi sarana-prasarananya dibuat yang sebagus mungkin,” katanya.
Ia menjelaskan, intervensi juga mencakup perbaikan kondisi tempat tinggal dan penguatan ekonomi keluarga.
“Konsepnya, anaknya kita sekolahkan, rumah orang tuanya kita perbaiki, dan ekonominya kita bantu. Jadi, ini pengentasan kemiskinan secara komprehensif,” ujar Agus.
Kemensos juga telah menetapkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2026 tentang Tim Penyusun Kurikulum Sekolah Rakyat Tahun 2026.
Tantangan Pendidikan di Pekalongan
Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan berlangsung di tengah tantangan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan, angka kemiskinan Kabupaten Pekalongan pada 2025 tercatat 8,05 persen. Kemiskinan ekstrem disebut mencapai 1.030 jiwa, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada angka 72,71.
Selain itu, rata-rata lama sekolah pada 2025 tercatat 7,50 tahun. Kondisi tersebut menjadi salah satu konteks dalam upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Agus mengatakan Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas kepada anak-anak dari keluarga sasaran program.
Dalam pertemuan tersebut, Agus Jabo didampingi Tenaga Ahli Menteri Sosial Agustinus Budi, Alif Kamal, Hendri Kurniawan, Dardo Pratistyo, dan Antun Joko Susmana serta Sekretaris Sekretariat Bersama Program Sekolah Rakyat Herman Koswara.
Sementara dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan hadir Sekretaris Daerah Mohammad Yulian Akbar, Kepala Bapperida Trisno Suharsanto, Kepala Dinas Sosial Suprayitno, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kholid, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Murdiarso.***
