Byklik.com | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemerintah segera menyusun program E50 untuk memperkuat pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dari dalam negeri.
Arahan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) pertama tahun 2026 di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 17 September 2026. Dalam sidang tersebut, Prabowo selaku Ketua DEN membahas arah kebijakan dan ketahanan energi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden meminta pemerintah mempelajari keberhasilan program B50 sebagai dasar penyusunan E50.
“Kami mendapat arahan langsung dari Bapak Presiden untuk mempelajari kesuksesan B50 dan menerapkannya untuk E50. Dan Bapak Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50,” ujar Bahlil di Istana Merdeka seusai sidang, Kamis, 17 September 2026.
Bahlil mengatakan kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan BBM dari produksi dalam negeri.
Menurut dia, konsumsi solar nasional saat ini mencapai sekitar 39 juta kiloliter per tahun. Sementara konsumsi bensin berada pada kisaran 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun.
Pemerintah juga mendorong peningkatan produksi minyak melalui eksplorasi cekungan dan blok-blok baru serta optimalisasi sumur-sumur tua dengan dukungan teknologi.
“Sumur-sumur tua yang kita miliki akan kita intervensi dengan teknologi. Selain itu Presiden juga meminta untuk dikelola secara profesional dan tidak boleh ada pelanggaran atau dijual di tempat produksi dari sumur-sumur tua kita yang berjumlah 45.000 sumur tersebut,” kata Bahlil.
Optimalisasi puluhan ribu sumur tua menjadi salah satu strategi pemerintah meningkatkan produksi minyak nasional. Pemerintah juga menekankan pengelolaan sumber daya migas secara profesional agar produksi dapat dimaksimalkan.
Selain itu, pemerintah menyiapkan pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas. Badan tersebut nantinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
“Tinggal kita mencari formulasi regulasi yang memperkuat BUK, terutama dalam perizinan. Kita tidak ingin perizinan lintas sektor menjadi penghambat peningkatan lifting kita,” tegas Bahlil.
Penyusunan E50, eksplorasi sumber minyak baru, optimalisasi sumur tua, serta penguatan kelembagaan migas menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan BBM dari luar negeri.
