Byklik.com | Jakarta – Bank Indonesia (BI) memastikan sistem keuangan Indonesia tetap kuat dan resilien di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Ketahanan tersebut didukung fundamental ekonomi yang kuat, stabilitas makroekonomi yang terjaga, serta kondisi likuiditas dan permodalan perbankan yang memadai.
Hal itu disampaikan Deputi Gubernur BI Solikin M. Juhro dalam peluncuran buku Kajian Stabilitas Keuangan Nomor 47 (KSK No. 47) Agustus 2026 di Bank Indonesia, Jakarta, Senin, 14 September 2026.
Solikin mengibaratkan ketahanan sistem keuangan Indonesia seperti akar bambu yang kokoh menghadapi tekanan, tetapi tetap lentur mengikuti perubahan.
“Layaknya akar bambu yang kokoh untuk bertahan menghadapi tekanan, tetapi lentur mengikuti arah angin, demikian pula sistem keuangan kita dengan fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi guncangan, namun tetap responsif dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi,” ujar Solikin.
Peluncuran KSK No. 47 turut dihadiri Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae dan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Arief Wibisono.
Hadir pula perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), perbankan, industri keuangan nonbank, asosiasi, ekonom, dan akademisi.
Empat Prinsip Resiliensi Sistem Keuangan
Solikin mengatakan resiliensi sistem keuangan perlu dibangun melalui empat prinsip yang dirangkum dalam kata “RESILIENSI”. Prinsip tersebut mencakup responsif membaca perubahan dan gejolak global, sinergi antarkementerian dan lembaga, lincah serta enduring dalam beradaptasi, dan siaga mengantisipasi kerentanan.
Menurut dia, sistem keuangan yang resilien tidak hanya harus mampu bertahan menghadapi tekanan, tetapi juga perlu mengubah ketahanan tersebut menjadi kapasitas pembiayaan yang lebih kuat bagi perekonomian.
Karena itu, BI terus memperkuat bauran kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk mendorong intermediasi perbankan ke sektor produktif dan prioritas.
Langkah tersebut antara lain dilakukan melalui penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan implementasi program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI), dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Dengan ketahanan sistem keuangan yang dinilai tetap solid, BI memperkirakan kredit dan pembiayaan perbankan pada 2026 dapat tumbuh dalam kisaran 8–12 persen.
BI Dorong Intermediasi untuk Pertumbuhan Ekonomi
Selain peluncuran KSK No. 47, BI menggelar seminar nasional bertema “Resiliensi Sistem Keuangan sebagai Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”.
Seminar tersebut menjadi forum untuk memperkuat pemahaman pelaku industri keuangan mengenai perkembangan stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong kontribusi intermediasi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Seminar menghadirkan Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Dhaha Praviandi K., Direktur Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan Kementerian PPN Tari Lestari, serta Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Widjaja Kamdani.
Dhaha membahas peran kebijakan makroprudensial dalam menjaga resiliensi sistem keuangan. Tari memaparkan kebutuhan pembiayaan yang selaras dengan arah pembangunan nasional, sedangkan Shinta menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha.
Ketiga narasumber menekankan pentingnya menjaga optimisme dan memperkuat sinergi untuk mengatasi persoalan struktural yang menjadi kendala dunia usaha sehingga dapat mendukung peningkatan intermediasi.
Seminar juga diisi testimoni mengenai upaya mendorong aktivitas ekonomi melalui pembiayaan produktif oleh Sekretaris Himpunan Bank Milik Negara Eko Setyo Nugroho.
CAR Perbankan Capai 23,70 Persen
Buku KSK No. 47 mengusung tema “Menjaga Resiliensi Sistem Keuangan, Memperkuat Momentum Pertumbuhan Ekonomi”.
Dalam kajian tersebut, BI menyebut stabilitas sistem keuangan Indonesia pada semester I 2026 tetap kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Kondisi itu ditopang oleh likuiditas dan permodalan perbankan yang memadai.
Pada Juni 2026, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan tercatat sebesar 23,70 persen. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) tercatat 2,09 persen secara bruto dan 0,82 persen secara neto.
Menurut BI, kondisi tersebut memberikan ruang bagi perbankan untuk terus memperkuat fungsi intermediasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
KSK No. 47 diharapkan menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat dalam memahami perkembangan stabilitas sistem keuangan Indonesia.
Kajian tersebut juga diharapkan dapat memperkuat ekspektasi positif dunia usaha terhadap kondisi sistem keuangan yang resilien sekaligus memiliki kapasitas mendukung pertumbuhan ekonomi.***
