Byklik.com | Blangkejeren – Bupati Gayo Lues Suhaidi meminta seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) memperketat pengawasan program penanaman kopi yang dijadwalkan mulai September 2026. Pengawasan dilakukan sejak pembagian bibit hingga memastikan seluruh bibit benar-benar ditanam masyarakat.
Hal itu disampaikan Suhaidi dalam rapat rutin bersama para Asisten dan Kepala SKPK di Aula Setdakab Gayo Lues, Senin, 7 September 2026.
Suhaidi menegaskan pencairan biaya program kopi kepada kelompok masyarakat harus dilakukan setelah setiap kepala keluarga (KK) dalam kelompok tersebut memastikan bibit yang diterima telah ditanam.
“Saya mau pencairan biaya terkait kopi ini ke rekening kelompok nanti dicairkan setelah setiap KK dalam kelompok tersebut sudah benar-benar menanam kopinya,” tegas Suhaidi.
Untuk memastikan program berjalan sesuai target, Suhaidi meminta aparatur sipil negara (ASN) dilibatkan dalam pengawasan di tingkat desa. Setiap desa diharapkan memiliki sedikitnya satu ASN yang bertugas sebagai penanggung jawab.
“Satu desa itu minimal ada satu ASN untuk menjadi penanggung jawab, supaya masyarakat kita ini betul-betul menanam kopi yang sudah kita bagikan. Kita pun jangan hanya mengantarkan bibit terus pulang, ini saya pastikan program ini tidak jalan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan tidak boleh ada alasan yang membuat program penanaman kopi terhenti, baik karena persoalan akses jalan maupun kualitas bibit. Seluruh pihak diminta memastikan setiap kendala di lapangan segera ditangani.
Suhaidi meminta Dinas Pertanian menjalankan seluruh program sesuai target yang telah ditetapkan. Ia menyebut sebagian besar program yang menjadi prioritas Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues berkaitan erat dengan sektor pertanian.
“Saya tidak mau lagi mengulang konsep, tapi sekarang kita sudah berbicara teknis. Artinya bagaimana program ini berjalan sesuai dengan yang kita inginkan,” tegasnya.
Selain sektor pertanian, Suhaidi meminta Dinas Pekerjaan Umum memanfaatkan anggaran rutin untuk membersihkan dan membuka akses jalan menuju kawasan perkebunan masyarakat. Pekerjaan tersebut dapat dilakukan menggunakan alat berat milik Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
“Tidak usah dikontrak, itu terlalu banyak habis anggaran kita. Kalau milik UPTD cukup bayar gaji operator dan beli minyaknya. Sehingga uang yang ada sedikit itu bisa bermanfaat untuk petani kita,” katanya.
Kepala Dinas Pertanian Gayo Lues, Hakim, melaporkan pembagian bibit kopi kepada masyarakat direncanakan berlangsung pada akhir September 2026. Pembagian menunggu kondisi cuaca dan kesiapan bibit agar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan Kementerian.
“Melihat kondisi cuaca, akhir September ini kopi akan kita bagikan. Kita menunggu kondisi bibit sesuai dengan kriteria pembagian yang telah ditentukan Kementerian,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Suhaidi juga menyampaikan bahwa dirinya bersama Wakil Bupati telah membentuk tim percepatan hutan sosial. Tim ini disiapkan untuk memastikan Gayo Lues memiliki lahan pengembangan kopi, kakao, dan komoditas pertanian lainnya pada 2027.
Menurut Suhaidi, langkah tersebut penting agar pengembangan komoditas pertanian tidak kembali terkendala regulasi Kementerian Kehutanan. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan terkait rencana tersebut.
“Hal ini dilakukan agar kita tidak terbentur lagi dengan regulasi dari Kementerian Kehutanan. Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan dan beliau menyetujui,” ujar Suhaidi.
