Byklik.com | Banda Aceh – Pemerintah Aceh terus mempercepat pemulihan lahan pertanian yang rusak akibat bencana alam. Hingga 25 Agustus 2026, realisasi anggaran program pemulihan sawah mencapai 52,9 persen atau sekitar Rp272,3 miliar dari total anggaran Rp515 miliar.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Azanuddin Kurnia, mengatakan percepatan pekerjaan terus dilakukan agar lahan terdampak dapat kembali produktif.
“Kita terus memacu pekerjaan di lapangan. Alhamdulillah, hingga 25 Agustus, serapan anggaran sudah mencapai 52,9 persen. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan pemulihan sawah terus berjalan dan kita sudah berada di tengah perjalanan untuk menyelesaikan target tahun ini,” kata Azanuddin kepada media di Banda Aceh, Jumat, 28 Agustus 2026.
Pada 2026, Pemerintah Aceh menargetkan penanganan sekitar 40.852 hektare sawah yang mengalami rusak ringan dan rusak sedang. Pemerintah optimistis semakin banyak lahan terdampak yang dapat kembali ditanami pada musim tanam Oktober mendatang.
“Insya Allah, pada musim tanam Oktober nanti akan semakin banyak sawah yang bisa ditanami. Sebagian lahan yang telah ditanami sebelumnya juga kita harapkan sudah mulai memasuki masa panen,” ujarnya.
Pemulihan sawah tersebut dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup optimalisasi 23.818 hektare sawah rusak ringan dan rehabilitasi 4.393 hektare sawah rusak sedang.
Sementara tahap kedua meliputi optimalisasi 3.253 hektare sawah rusak ringan dan rehabilitasi 9.388 hektare sawah rusak sedang. Pelaksanaan tahap kedua saat ini masih dalam proses penyusunan Dokumen Rancangan Teknis (DRT).
Jika digabungkan, konstruksi tahap pertama dan kedua telah mencapai sekitar 63 persen serapan anggaran. Adapun progres fisik penanganan lahan mencapai sekitar 10.333 hektare yang tersebar di 16 kabupaten/kota.
Selain pemulihan lahan, pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung pertanian. Progres irigasi perpompaan mencapai 68 persen, irigasi perpipaan 88 persen, bangunan konservasi 55 persen, jaringan irigasi tersier 96 persen, dan jalan usaha tani 54 persen.
Azanuddin meminta dinas pertanian kabupaten/kota mempercepat pekerjaan sekaligus memperkuat pendampingan kepada kelompok tani.
“Kita minta semua pihak terus memacu pekerjaan. Dinas kabupaten/kota harus terus mendampingi kelompok tani, dan koordinasi dengan pihak pelaksana di lapangan harus diperkuat agar setiap kendala dapat segera diselesaikan,” katanya.
Namun, percepatan pemulihan masih menghadapi persoalan ketersediaan air. Cuaca panas dan musim kemarau menyebabkan sejumlah kawasan persawahan mengalami kekurangan air. Kondisi tersebut diperparah kerusakan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier akibat bencana.
“Kendala terbesar kita saat ini adalah persoalan air. Kondisi panas dan kemarau menyebabkan banyak sawah kekurangan air. Di sisi lain, sejumlah jaringan irigasi juga mengalami kerusakan sehingga air yang tersedia belum tentu dapat masuk ke lahan pertanian,” ujar Azanuddin.
Untuk mengatasinya, pemerintah telah menyediakan dukungan air melalui irigasi perpompaan dan perpipaan di sejumlah wilayah. Namun, upaya tersebut masih perlu diperkuat agar menjangkau seluruh kawasan yang membutuhkan.
Pemerintah Aceh juga melakukan identifikasi ulang terhadap sekitar 16.283 hektare sawah yang sebelumnya tercatat mengalami kerusakan berat.
Pendataan ulang dilakukan karena tingkat kerusakan sebagian lahan berpotensi berubah setelah mendapat penanganan.
“Kita sudah dua kali menyurati dinas kabupaten/kota untuk melakukan identifikasi kembali. Ada kemungkinan sebagian lahan yang sebelumnya rusak berat sekarang sudah turun status menjadi rusak sedang, bahkan sebagian kecil sudah direhabilitasi,” katanya.
Data terbaru tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah pusat dalam memetakan kebutuhan anggaran penanganan sawah rusak berat.
Untuk mempercepat penanganan, Azanuddin menawarkan empat strategi. Pertama, memanfaatkan material lumpur yang menimbun sawah untuk berbagai kebutuhan proyek.
Kedua, memanfaatkan sementara lahan terdampak untuk tanaman seperti bawang merah, cabai, jagung, ubi kayu, dan sayuran. Ketiga, mengkaji pemanfaatan material endapan sebagai bahan baku bata ringan maupun bata merah. Keempat, melakukan rehabilitasi menyeluruh untuk mengembalikan fungsi sawah seperti sebelum bencana.
“Kita melihat setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Ada lokasi yang didominasi pasir, ada tanah liat, dan ada pula material berbatu. Karena itu, kita membutuhkan kajian cepat untuk mengetahui kondisi setiap lokasi dan menghitung kebutuhan biaya per hektare,” jelasnya.
Azanuddin mengusulkan agar hingga akhir 2026 kajian cepat terhadap sawah rusak berat dapat diselesaikan. Tahap berikutnya meliputi penyusunan Survey, Investigation and Design (SID), inventarisasi dan pemetaan batas lahan, serta pekerjaan fisik yang dapat dilanjutkan pada 2027.
Koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga dinilai penting untuk memetakan kembali batas lahan masyarakat yang hilang akibat tertimbun lumpur.
“Ini sangat penting karena pada sejumlah lokasi, pematang dan batas-batas tanah sudah tidak terlihat lagi. Kita harus memetakan kembali batas lahan untuk menghindari potensi persoalan atau konflik di kemudian hari,” pungkas Azanuddin.
