Byklik.com | Bogor – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan Program Mandatori B50 atau penggunaan biodiesel 50 persen serta kesiapan infrastruktur menuju penerapan mandatori bioetanol.
Laporan tersebut disampaikan Direktur Utama PT Pertamina Persero Simon A. Mantiri saat bertemu Presiden Prabowo di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, 9 Agustus 2026.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis menyebutkan, Simon melaporkan kemajuan implementasi B50 yang telah diluncurkan Presiden Prabowo pada Juli 2026.
Program B50 merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan sumber energi dari dalam negeri.
“Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 atau Biodiesel 50 persen yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh Pemerintah,” kata Teddy.
Selain membahas ketahanan energi, pertemuan tersebut juga membahas pembenahan tata kelola perusahaan negara. Presiden Prabowo memberikan arahan agar struktur organisasi di lingkungan BUMN disederhanakan.
Presiden memerintahkan pengurangan lapisan organisasi serta anak dan cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya.
“Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya,” ujar Teddy.
Menurut Seskab, penyederhanaan struktur tersebut bertujuan menciptakan BUMN yang lebih lincah, produktif, dan efisien. Rantai birokrasi yang lebih pendek diharapkan mempercepat proses pengambilan keputusan di lingkungan perusahaan negara.
“Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” kata Teddy.
Pertemuan Presiden Prabowo dengan Direktur Utama Pertamina tersebut mencerminkan dua agenda strategis pemerintah, yakni memperkuat kemandirian energi melalui optimalisasi sumber daya nasional serta membenahi tata kelola BUMN agar semakin efektif dan efisien.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat peran perusahaan negara dalam mendukung kepentingan nasional sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
