Byklik.com | Jakarta – Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah segera memulai persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 agar kualitas layanan bagi jemaah semakin meningkat sekaligus mengantisipasi berbagai persoalan sejak tahap awal pelaksanaan.
Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan penyelenggaraan haji 2027 menjadi tahun kedua Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memegang penuh pengelolaan operasional ibadah haji. Karena itu, seluruh hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 harus segera ditindaklanjuti sebagai dasar penyempurnaan layanan.
“Berbagai evaluasi, masukan, dan penyempurnaan dari DPR maupun masyarakat perlu diimplementasikan sejak awal agar penyelenggaraan haji semakin baik,” ujar HNW dalam keterangan yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2026.
HNW mengungkapkan Komisi VIII DPR RI telah menyetujui usulan uang muka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sekitar Rp4 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pembayaran awal layanan jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) sesuai mekanisme yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.
Menurutnya, Pemerintah Arab Saudi kini langsung memulai tahapan persiapan musim haji berikutnya segera setelah operasional haji berakhir. Kondisi itu menuntut pemerintah Indonesia bergerak lebih cepat agar seluruh rekomendasi hasil evaluasi dapat diakomodasi dalam penyelenggaraan haji 2027.
HNW menilai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 telah membawa perbaikan terhadap tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.
Ia menyebut pelaksanaan haji 2026 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama dalam kualitas layanan kepada jemaah serta berkurangnya berbagai kendala, termasuk persoalan pengelolaan syarikah dan distribusi kartu nusuk.
“Haji 2027 harus lebih baik lagi sehingga jemaah dapat beribadah dengan lebih tenang, nyaman, dan khusyuk,” pungkasnya.
