Byklik.com | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 27 Juli 2026, guna memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah dinamika perekonomian global dan domestik.
Rapat tersebut dihadiri unsur KSSK yang terdiri atas Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Pertemuan membahas langkah-langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan masing-masing otoritas guna menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Usai rapat, Pejabat Sementara (Pjs.) Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengatakan seluruh anggota KSSK berkomitmen meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam merumuskan maupun menjalankan kebijakan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
“Intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus, di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa, harus, kita koordinasikan,” ujar Destry.
Menurutnya, penguatan koordinasi menjadi kunci agar kebijakan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, OJK, LPS, maupun Kementerian Keuangan dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
“Intinya tadi seperti itu, peningkatan dari masing-masing, dari Bank Indonesia apa yang bisa dilakukan, dari OJK, dari LPS, dan kemudian juga dari Kementerian Keuangan,” katanya.
Destry juga menegaskan Bank Indonesia akan tetap memprioritaskan stabilitas nilai tukar rupiah sebagai bagian dari kebijakan moneter. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI akan terus hadir di pasar melalui berbagai instrumen yang dimiliki, termasuk intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Non-Deliverable Forward (NDF).
“Kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, DNDF, ataupun NDF. Dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami,” ujarnya.
Selain menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan yang mendukung masuknya investasi dan arus modal asing ke Indonesia. Salah satu langkah yang dipertahankan sesuai hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Juli 2026 adalah pemberian insentif bagi investor melalui penurunan biaya lindung nilai (hedging).
Destry memastikan jajaran pimpinan Bank Indonesia akan terus menjalankan mandat yang diberikan untuk menjaga stabilitas moneter sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Jadi kami berlima dengan ADG (Anggota Dewan Gubernur) yang lain akan terus komitmen dan terus melanjutkan keberlangsungan tugas kami sesuai dengan amanah yang telah dimandatkan kepada kami di Bank Indonesia,” tuturnya.
Melalui rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat sinergi antaranggota KSSK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Koordinasi yang semakin erat diharapkan mampu memperkuat kepercayaan pasar, menjaga ketahanan ekonomi, serta mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global.***
