Byklik.com | Batam – Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengajak seluruh anggota DPRD se-Pulau Sumatra untuk terus memperkuat integritas, kapasitas kelembagaan, dan kualitas pengawasan sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengawal aspirasi masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan Sari Yuliati saat menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) se-Pulau Sumatra yang berlangsung di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Sabtu, 27 Juni 2026.
Dalam keterangannya kepada Parlementaria, Sari menegaskan DPRD memiliki posisi strategis sebagai representasi rakyat di daerah. Karena itu, menurutnya, penguatan kelembagaan harus diiringi dengan peningkatan profesionalisme, kualitas legislasi, serta kemampuan menghasilkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“DPRD lahir dari mandat rakyat melalui pemilihan umum langsung. Karena itu, penguatan kedudukan konstitusional DPRD harus dimaknai bukan sebagai pemberian hak semata, melainkan sebagai penguatan tanggung jawab moral, integritas, dan akuntabilitas kepada masyarakat,” ujar Sari Yuliati.
Politikus Partai Golkar itu juga mengapresiasi berbagai aspirasi yang disampaikan ADKASI, termasuk mengenai penguatan kedudukan DPRD serta penyempurnaan mekanisme perjalanan dinas. Menurutnya, aspirasi tersebut telah ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian terkait, meskipun implementasinya masih memerlukan penyesuaian sejumlah regulasi.
“Kami terus mendorong agar berbagai aspirasi yang berkembang di daerah dapat memperoleh solusi melalui penyempurnaan regulasi dan koordinasi lintas kementerian sehingga pelaksanaannya semakin efektif,” katanya.
Sebagai Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku), Sari juga menekankan pentingnya pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD berdasarkan prinsip checks and balances yang sehat, konstruktif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Checks and balances bukanlah ruang untuk saling menghambat ataupun saling berkompromi dalam kepentingan sempit. Prinsip tersebut harus menjadi fondasi kemitraan yang sejajar antara DPRD dan kepala daerah demi menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Selain itu, Sari mendorong DPRD memanfaatkan teknologi dan data sebagai instrumen pengawasan modern. Menurutnya, penggunaan data yang akurat akan membantu mengukur keberhasilan pembangunan daerah secara objektif, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Ia menilai transformasi digital dalam fungsi pengawasan akan meningkatkan efektivitas kerja DPRD sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menutup sambutannya, legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD menjadikan Rakorwil ADKASI sebagai momentum memperkuat reformasi pemerintahan daerah melalui semangat inovasi dan optimisme.
“Saya mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD menjadikan Rakorwil ini sebagai titik tolak memperkuat otonomi daerah yang berlandaskan keseimbangan, inovasi, dan optimisme, sehingga mampu menghadirkan pemerintahan daerah yang semakin kuat dalam melayani masyarakat,” pungkasnya.
