Byklik.com | Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia akan berlangsung pada periode Juli hingga September 2026. Kondisi kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal sehingga memerlukan langkah antisipasi dari berbagai sektor.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengatakan puncak musim kemarau pada Juli 2026 diperkirakan terjadi di 83 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 12,26 persen luas daratan Indonesia.
“Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian tengah, dan Papua bagian timur,” ujar Faisal di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta, Rabu, 10 Juni 2026.
Menurut Faisal, puncak kemarau akan semakin meluas pada Agustus 2026 dengan cakupan mencapai 369 ZOM atau sekitar 48,84 persen luas daratan Indonesia. Wilayah yang terdampak meliputi Sumatra bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar Pulau Papua.
Sementara itu, pada September 2026 sebanyak 169 ZOM atau 25,41 persen luas daratan Indonesia diperkirakan memasuki puncak kemarau. Wilayah tersebut mencakup Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatra Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, serta Papua Pegunungan bagian tengah.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan bahwa hingga akhir Mei 2026 sebanyak 200 ZOM atau 11,83 persen luas daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau.
“Wilayah yang sudah mengalami musim kemarau antara lain sebagian Sumatra, sebagian Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara, Kalimantan Tengah bagian timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, dan sebagian Papua,” katanya.
Ardhasena menambahkan, pada Juni 2026 sebanyak 198 ZOM atau sekitar 31,60 persen luas daratan Indonesia diprediksi memasuki musim kemarau. Adapun 66 ZOM lainnya yang mencakup 7,28 persen wilayah Indonesia diperkirakan mulai memasuki musim kemarau pada Juli.
Lebih lanjut, BMKG memperkirakan fenomena El Nino masih akan bertahan hingga awal 2027 dan berpotensi memperkuat kondisi kering selama musim kemarau.
“BMKG memprediksi fenomena El Nino akan terus bertahan hingga awal tahun 2027 dengan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesar 98 persen dan kategori kuat sebesar 62 persen,” ungkap Ardhasena.
Menghadapi kondisi tersebut, BMKG mengimbau sektor pangan untuk menyesuaikan jadwal tanam serta memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan dan membutuhkan lebih sedikit air. Di sektor sumber daya air, pemerintah dan pengelola infrastruktur diminta melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan pasokan air tetap tersedia bagi masyarakat.
Selain itu, BMKG juga meminta pelaku sektor energi memastikan ketersediaan air bendungan untuk mendukung operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Pemerintah daerah juga diharapkan menyiapkan langkah respons cepat guna mengantisipasi penurunan kualitas udara yang dapat meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Dengan meningkatnya potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), BMKG bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat upaya mitigasi, termasuk melalui pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Plt Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menegaskan bahwa pelaksanaan OMC dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer yang berkembang.
“Pelaksanaan OMC dilakukan secara situasional dengan menyesuaikan dinamika atmosfer yang sedang aktif dalam skala jam hingga 10 hari,” jelas Andri.
Faisal menegaskan bahwa informasi prediksi iklim yang terus diperbarui diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah, BPBD, Forkopimda, serta berbagai pihak terkait dalam menyusun strategi mitigasi dan adaptasi menghadapi musim kemarau.
“BMKG secara aktif berkomunikasi, berkoordinasi, serta melakukan pendampingan kepada pemangku kepentingan di tingkat daerah agar mampu melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap kondisi iklim yang terjadi saat ini,” tutur Faisal.
BMKG juga mengimbau masyarakat untuk selalu mengikuti informasi resmi terkait cuaca, iklim, dan gempa bumi guna menghindari informasi yang tidak terverifikasi yang berpotensi menimbulkan keresahan maupun kepanikan.
