Byklik.com | Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan sebagai respons atas berbagai pandangan fraksi-fraksi DPR RI terkait kualitas belanja negara, pengelolaan defisit, subsidi, hingga optimalisasi penerimaan negara.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PKF) Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.
“Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga keberlanjutan iklim investasi dan pelestarian lingkungan,” ujar Purbaya.
Dalam kesempatan itu, Menkeu menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang diberikan seluruh fraksi DPR RI. Menurutnya, pemerintah sejalan dengan pandangan DPR mengenai pentingnya memperkuat penerimaan negara dan menjaga kualitas pengelolaan fiskal.
Pemerintah, kata Purbaya, akan memperkuat sistem perpajakan yang lebih adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi. Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak juga akan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital dan analisis big data guna memperluas basis perpajakan sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan.
Selain itu, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan dilakukan melalui penguatan tata kelola sumber daya alam, inovasi layanan publik, peningkatan pengawasan, penegakan hukum, serta percepatan penagihan piutang negara.
Di sisi belanja negara, pemerintah menegaskan akan melanjutkan kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran agar penggunaan APBN semakin produktif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah secara bertahap mendorong bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan serta berbasis penerima manfaat langsung,” kata Purbaya.
Pemerintah juga akan memperkuat pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran subsidi dan bantuan sosial semakin akurat serta mampu meningkatkan efektivitas perlindungan sosial.
Selain menjaga kualitas belanja, pemerintah memastikan sinergi belanja pusat dan daerah terus diperkuat untuk meningkatkan layanan publik sekaligus mendukung pelaksanaan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Terkait pengelolaan defisit, pemerintah menegaskan kebijakan pembiayaan APBN 2027 akan tetap dilakukan secara prudent dan terukur guna menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah maupun jangka panjang.
Postur makrofiskal tahun 2027 dirancang dengan defisit sebesar 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara pendapatan negara diproyeksikan berada pada kisaran 11,82 persen hingga 12,40 persen PDB dan belanja negara sebesar 13,62 persen hingga 14,80 persen PDB.
Untuk mendukung pembiayaan defisit, pemerintah akan mengembangkan berbagai skema pembiayaan inovatif melalui sinergi dengan Danantara, Special Mission Vehicles (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), dan Sovereign Wealth Fund.
Menurut Purbaya, langkah tersebut penting untuk memperkuat ketahanan fiskal nasional sekaligus memastikan ruang fiskal tetap tersedia bagi pembiayaan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
